Ketua SMSI Tasikmalaya Kecam Pelarangan Liputan Kegiatan Diskominfo Kota Tasikmalaya

Rabu, 27 Oktober 2021 14:06 Redaksi Daerah

Ketua SMSI Tasikmalaya Kecam Pelarangan Liputan Kegiatan Diskominfo Kota Tasikmalaya

 

Koropak.co.id - Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Tasikmalaya Iskandar mengecam ASN/ PNS/ pegawai pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya yang melarang peliputan wartawan dengan cara yang tidak beretika di depan umum.

"Kabar mengenai pelarangan terhadap kerja-kerja jurnalistik masih saja terjadi. Kali ini, menimpa wartawan atas nama Dedi Rohayadi, asal media tasikzone," kata Iskandar, di kantor media Koropak.co.id Baitul Jannah Residence Kota Tasikmalaya, Rabu 27 Oktober 2021.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh SMSI Tasikmalaya, saudara Dedi sudah berusaha meminta izin meliput acara, sebelum ke lokasi peliputan sudah menerapkan protokol kesehatan dan melakukan kerja-kerja jurnalistik dengan sopan santun.

Namun, salah seorang oknum ASN dari Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya melarang wartawan Dedi meliput kegiatan tersebut. Saat itu, Dedi akan memfoto kegiatan dan melakukan wawancara.

"Dedi mengaku tangannya di tarik oknum ASN tersebut. Selain di tarik dengan keras, ASN ini melarang Dedi meliput dengan nada tinggi. Ironisnya, hal tersebut dilakukan di depan umum," imbuh Iskandar.

Dikatakan, hal paling konyol soal pelarangan ini adalah kegiatan yang sedang diliput oleh wartawan tersebut berkaitan dengan penilaian Dinas Kominfo sebagai organisasi publik.

"Dinas ini sedang dinilai soal mengedepankan keterbukaan dan transparansi. Dan kegiatan yang sedang dilakukan Diskominfo ini berkaitan dengan penilaian dari Komisi Informasi," katanya.

 

Baca : HUT Kota Ke-20, Ketua SMSI Tasikmalaya: Twenty Something

Jadi kegiatan yang diliput ini, sambung Iskandar, merupakan proses penilaian untuk sebuah penghargaan agar dinilai sebagai organisasi publik modern dan memiliki keterbukaan informasi untuk masyarakat.

Ia menyebut, wartawan sudah melakukan konfirmasi kepada Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo. Kabid sendiri, kata dia, sudah menyampaikan kepada wartawan bahwa kegiatan tersebut boleh diliput.

"Namun kenyataannya, wartawan dilarang meliput di depan umum dan tangannya ditarik secara keras dengan tidak beretika. Alasan Kabid adalah tanggung sedang penilaian," ujar Iskandar.

Berkaitan dengan kabar tersebut, Ia menegaskan bahwa SMSI Tasikmalaya, sebagai organisasi bagi media online yang berbadan hukum, berpedoman pada UUD 1945, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan mengikuti aturan Dewan Pers.

"Dinas Kominfo harus tahu bahwa kemerdekaan pers itu adalah para pekerja media yang dalam hal ini adalah wartawan/ jurnalis harus bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin," tegasnya.

Pelarangan wartawan apalagi melakukannya di depan umum dengan cara yang tidak beretika, telah nyata melanggar kemerdekaan pers. Padahal, kemerdekaan pers ini dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Ia menilai, ASN/ petugas/ aparat/ pegawai dari Dinas Kominfo Tasikmalaya tersebut telah melanggar kemerdekaan pers yang dijamin sepenuhnya oleh UUD 1945 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Pasal 28-F UUD 1945 menjamin sepenuhnya hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dan, pasal 4 ayat (3) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers," tandasnya.*

 

Lihat juga : Simak Berbagai Video Menarik Lainnya Disini

 


Berita Terkait