Rapat Paripurna Persetujuan 2 Raperda

Senin, 12 Maret 2018 14:20 Clara Aditia Parlemen

Rapat Paripurna Persetujuan 2 Raperda

Perda BPRS Al-Madinah Diparipurnakan

Koropak.co.id - Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (12/3/2018), DPRD Kota Tasikmalaya menggelar Rapat Paripurna Persetujuan 2 Raperda,m yakni Raperda tentang pencabutan Perda Fatwa Lokasi dan Perda Izin Gangguan, serta Raperda Penetapan Nama dan Perubahan Modal Dasar PT. BPRS Milik Pemkot Tasikmalaya.

Rapat Paripurna Persetujuan 2 Raperda
Agus Wahyudin

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Agus Wahyudin tersebut, hadir Walikota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman, dan Wakil Walikota Tasikmalaya Drs H M Yusuf.

Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Agus Wahyudin, pimpinan dan anggota DPRD telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perda untuk ditetapkan menjadi Perda.

Dikatakan Agus, pencabutan Perda tentang Fatwa Pemetaan Lokasi dan Perda Tentang Izin Gangguan diselaraskan dengan pesatnya akselerasi terwujudnya deregulasi yang berpengaruh terhadap iklim investasi yang kondusif sehingga dapat memperluas lapangan kerja, pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya dengan menjamin terkendalinya pemanfaatan ruang dan gangguan terhadap lingkungan.

"Kita maklumi bahwa pencabutan 2 Perda merupakan salahsatu upaya untuk mewujudkan sinkronisasi antara kebijakan umum pemerintah pusat dan kebijakan operasional daerah sehingga terjalin hubungan dan suasana harmonis antara pemerintah pusat dan daerah," katanya.

Sementara itu, Walikota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman menuturkan PT. BPRS Almadinah merupakan BUMD, sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemkot Tasikmalaya. Sesuai dengan tujuan didirikannya PT. BPRS Almadinah, maka seharusnya diharapkan BUMD turut andil dalam perkembangan perekonomian daerah dan berupaya menyediakan jasa perbankan yang bermutu sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Rapat Paripurna Persetujuan 2 Raperda"Salah satu partisipasi PT. BPRS Almadinah adalah mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui akses permodalan bagi pengusaha mikro dan UKM agar senantiasa dapat melangsungkan kegiatan usahanya," katanya.

Walikota pun menyampaikan terimakasih kepada segenap jajaran DPRD Kota Tasikmalaya yang telah mencurahkan waktu dan pikirannya untuk membahas usulan dua raperda tersebut, khususnya Perda Penetapan Nama dan Perubahan Modal Dasar PT. BPRS Milik Pemkot Tasikmalaya.*

Advertorial