Bawaslu Catat Puluhan Tindak Pidana Pemilu

Senin, 02 April 2018 15:25 D. Farhan Kamil Pilkada

Bawaslu Catat Puluhan Tindak Pidana Pemilu

 

Koropak.co.id - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pilgub Jawa Barat 27 Juni 2018 mendatang, perlu dipertanyakan kembali. Pasalnya, jumlah pelanggaran pemilu yang dilakukan ASN di Jawa Barat, hingga kini terus bertambah.

Bawaslu Catat Puluhan Tindak Pidana Pemilu
Yusup Kurnia

Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Yusup Kurnia mengatakan, kasus-kasus yang berkaitan dengan netralitas ASN itu ada yang terjadi sebelum masa kampanye dan juga terjadi pada masa kampanye.

Jika dugaan pelanggaran etik ASN itu dilakukan sebelum masa kampanye, tentunya belum dapat diproses oleh Undang-Undang Pilkada. Karena Undang-Undang tersebut hanya mengatur ASN di masa kampanye. Meskipun demikian, bagi PNS yang diduga melanggar aturan etik ASN sebelum masa kampanye, tetap dilakukan pelaporan kepada Inspektorat kabupaten/kota setempat maupun ke Komisi ASN Nasional.

"Mereka (Komisi ASN dan Inspektorat) yang berkapasitas menentukan serta menilai berdasarkan derajat kesalahan etika birokrasi. Kasus dugaan pelanggaran ini tidak sedikit, seperti PNS mendatangi deklarasi pasangan calon gubernur/wakil gubernur atau berfoto bersama dengan pasangan calon," kata Yusup seusai menghadiri acara sosialisasi pengawas partisipatif bersama para bidan Kabupaten Tasikmalaya, Senin (2/4/2018).


Baca pula : Panwaslu Kumpulkan Bidan

 

PNS terbukti melakukan kegiatan kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, atau tindakan menguntungkan salah satu pasangan calon pada masa kampanye yakni mulai tanggal 15 Februari sampai dengan 23 Juni 2018 mendatang, maka termasuk kepada unsur pelanggaran tindak pidana kampanye. Dalam penanganan kasus tersebut diserahkan kepada sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu).

"Seperti contoh, belum lama ini, kita menemukan pelanggaran pemilu yang dilakukan salah satu camat di Cirebon. Ia mengumpulkan para kepala desa dan digiring untuk mendukung salah satu pasangan calon gubernur/wakil gubernur. Setelah melalui proses pemeriksaan, Gakumdu mengatakan bahwa kasus tersebut telah memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, saat ini kasusnya telah dilimpahkan ke Polres Cirebon," ujarnya.

 

Bawaslu Catat Puluhan Tindak Pidana Pemilu

 

Demikian juga terjadi di Karawang, ditemukan sejumlah kepala desa mendukung salah satu pasangan calon gubernur."Saat ini kasusnya sudah masuk dalam tahap penyidikan," tuturnya.

Ditambahkan, sejak masuk masa pemilu, tercatat sebanyak 40 kasus pelanggaran pemilu yang melibatkan ASN dan seluruhnya telah dilaporkan ke Komisi ASN untuk ditindak lanjuti. "Paling banyak terjadi di Majalengka, sedangkan di wilayah kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, jumlahnya cukup merata," ucapnya.*