LBH Ansor Dan Peradi Pertanyakan Status Pelaku Terjaring OTT

Kamis, 17 Mei 2018 21:17 D. Farhan Kamil Daerah

LBH Ansor Dan Peradi Pertanyakan Status Pelaku Terjaring OTT

 

Koropak.co.id - LBH Ansor Tasikmalaya bersama DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Tasikmalaya, akan terus memantau perkembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana BOS yang terjadi di dunia pendidikan Kabupaten Tasikmalaya yang diduga telah menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.

Dilain hal LBH Ansor dan Peradi Tasikmalaya, akan menyoroti penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian yang hingga kini belum menetapkan status tersangka dengan alasan sedang dalam proses penyelidikan. Padahal kasus OTT merupakan unsur tindak pidana khusus dan bisa dilakukan penetapan tersangka tanpa perlu penyelidikan lagi dalam hal ini langsung ke tingkat proses penyidikan.

Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya, Asep Abduk Rofik mengatakan, pihaknya telah merencanakan melakulan afirmasi sesuai dengan legal opini yang akan dilayangkan ke pihak kepolisian Kabupaten Tasikmakaya, Polda Jabar dan Ombudsman.

"Kita akan segera melangkah untuk memastikan alasan substantif pihak Polres Tasikmalaya atas penanganan kasus OTT tersebut," kata Rofik, Kamis (17/5/2018).

 

LBH Ansor Dan Peradi Pertanyakan Status Pelaku Terjaring OTT

 

Baca pula : Anggota DPRD Minta Polisi Serius

 

Ditambahkan, dalam waktu dekat LBH Ansor akan menggelar diskusi publik dengan menghadirkan KPK, dengan tema menyoroti kasus OTT Dana Bos di Kabupaten Tasikmalaya dan penangan kasus oleh pihak kepolisian.

"Dari kegiatan tersebut akan muncul rekomemdasi sebagai nota kesepahaman bersama tokoh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, akademisi dan ormas-ormas dengan bentuk pernyataan resmi tertulis," tuturnya.

Sementara itu Ketua DPC Peradi Tasikmalaya, Andi I Hadi mengatakan, Kasus OTT harus cepat dituntaskan, karena yang dirugikannya masyarakat luas. "OTT ini menjadi atensi publik," ujarnya.

Menurutnya, OTT itu tertangkap tangan, jadi sudah tidak perlu lagi dilakukan penyelidikan. "Tersangka tertangkap tangan, sudah jelas," ucapnya.

Sesuai Pasal 1 angka 19 UU nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi : Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

"Dari pasal itu bisa kita fahami, bahwa sesorang yang tertangkap tangan harus jadi tersangka. Kalau pihak kepolisian menganggap untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini harus ada bukti lain, maka tidak sejalan dengan KUHAP. Kami bersama jaringan Organisasi bantuan Hukum (OBH) akan segera menyampaikan pernyataan bersama yang ditujukan ke pihak terkait dan ditembuskan hingga di Propam Jawa Barat atau bahkan Mabes Polri dan KPK," paparnya.*

 

Baca pula : Bantuan Hukum Hak ASN


Berita Terkait