PPATK Antisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang

Jum'at, 08 Juni 2018 17:26 Clara Aditia Daerah

PPATK Antisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang

Koropak.co.id - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar sharing discussion yang mengangkat tema Optimalisasi Upaya Pencegahan dan Antisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme oleh Perbankan di Hotel Horison Tasikmalaya, Jumat (8/6/2018).

Hadir Wakil Ketua PPATK, Dr Dian Ediana Rae, serta Kepala KPw Bank Indonesia Tasikmalaya, Heru Saptaji.

Kepada Koropak.co.id, Wakil Ketua PPATK, Dr Dian Ediana Rae menuturkan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih rinci terkait upaya pencegahan dan antisipasi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

koropak.co.id - PPATK Antisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang

"Tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa money laundry sangat erat kaitannya dengan hasil tindak pidana, yaitu harta kekayaan yang diperoleh dari 25 jenis tindak pidana yamg ada dalam jangkauan PPATK," kata Dian.

Ditambahkan Dian, sebagai gambaran umum, kerugian negara akibat kasus korupsi sepanjang tahun 2017 senilai Rp 6,5 triliun yang melibatkan 1.298 tersangka dalam 576 kasus. Untuk kasus narkotika, BNN telah mengungkap tindak pidana pencucian uang narkotika senilai Rp 6,4 triliun.
Selain itu, terdapat pula kasus-kasus penipuan yang mengusik rasa ketidakadilan di masyarakat seperti kasus penipuan umroh oleh First Travel dan lainnya.

Baca pula : Virtual Currency Dilarang Di Indonesia

Selain itu, ujar Dian, saat ini PPATK sedang membangun database PEP yang berisi seluruh profil pejabat negara. Database ini dibangun dengan tujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan melakukan pemantauan terhadap transaksi keuangan pejabat tersebut. Saat ini, data awal database PEP sudah berjumlah 1.093.000 nama. Khusus untuk Jabar, data PEP berjumlah 77.381 nama.

"Sementara untuk Tasikmalaya berjumlah 428 nama. Hal ini menggambarkan peran strategis PPATK dalam mengawal pemerintahan yang bersih, dimulai dari proses pemilihan pejabat, sampai dengan masa jabatan pejabat tersebut berakhir," tutur Dian.*

 


Berita Terkait