Jangan Lagi Bertanya Siapa Pengganti Ade Sugianto

Rabu, 04 Juli 2018 18:46 D. Farhan Kamil Daerah

Jangan Lagi Bertanya Siapa Pengganti Ade Sugianto

 

Koropak.co.id - Teka teki siapa yang akan mengisi kursi empuk jabatan wakil bupati Tasikmalaya setelah Ade Sugianto diangkat menjadi Bupati Tasikmalaya, jika Uu Ruzhanul Ulum ditetapkan sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi Ridwan Kamil? Hingga kini menjadi perbincangan hangat nan renyah di kalangan masyarakat.

Di beberapa media sosial seperti Facebook, sejumlah postingan terkait kursi hangat wakil bupati Tasikmalaya ini pun menjadi pembicaraan menarik. Bahkan ada yang langsung menyebutkan sederet nama yang layak menggantikan posisi Ade Sugianto. Seperti Erry Purwanto, Deni Sagara dan tokoh-tokoh lainnya yang dianggap memiliki kapabilitas dan kapasitas mendampingi Ade Sugianto hingga 2021 mendatang.

Anggota Fraksi PPP DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dr. H. Basuki Rahmat, M.Si mengakui, polemik tentang pengganti Ade Sugianto pada posisi wakil bupati itu muncul setelah Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum yang juga calon wakil gubernur di Pilgub Jawa Barat kemarin, dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan quick count. Dengan demikian, Ade Sugianto yang semula menjabat wakil bupati akan dilantik menjadi bupati.

Baca : Siapa Wakil Bupati Tasikmalaya Paling Pas?

"Pertanyaannya adalah, siapa yang berhak mengisi posisi wakil bupati nanti? Pengganti jabatan wakil bupati adalah hak milik PPP (Partai Persatuan Pembangunan)," kata Basuki kepada Koropak, Rabu (4/7/2018).

Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, diperkuat dengan PP No. 12 Tahun 2018 serta dilihat dari berbagai sudut pandang termasuk etika, politis, sosiologis, psikologis dan historis, jabatan wakil bupati adalah hak PPP. Sehingga menurut Basuki, tidak perlu lagi memperdebatkan oleh siapa pun termasuk oleh partai pengusung saat pasangan Uu-Ade Sugianto maju sebagai calon tunggal di Pilbup 2015 silam.

"Pak Uu itu kader PPP. Secara faktual keberadaan PPP di Kabupaten Tasikmalaya merupakan partai dengan pemilih terbanyak sekaligus pemilik kursi terbanyak di DPRD," ujarnya.

Dengan demikian kata Basuki, ia berharap jangan teruskan membahas soal siapa yang berhak mengisi jabatan wakil bupati. Jangan ada kegaduhan yang membuang-buang energi. "Mari kita lihat dan perhatikan suara dan situasi politik di masyarakat yang sejak dulu mempercayakan suaranya kepada PPP," paparnya sembari menegaskan, wakil bupati adalah hak kader PPP. "Selanjutnya siapa kader terbaik yang akan dipilih merupakan keputusan partai sesuai mekanisme partai," pungkasnya.*

Baca pula : Kursi Wakil Bupati Bukan Hak PPP?


Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, H. Deden Nur Hidayat, ST., MM menjelaskan, sesuai Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, yang berhak mengisi jabatan wakil bupati adalah dari partai pengusung, yakni PDI Perjuangan, PAN dan PKS. Adapun posisi PPP dan Golkar pada Pilbup 2015 hanya bersifat pendukung.

"Siapa yang lebih berhak menduduki jabatan wakil bupati, itu mutlak hasil pertimbangan partai pengusung," kata Deden.

Tetapi tambah dia, bisa jadi orang yang dipilih untuk mengisi jabatan wakil bupati nanti bukan dari partai pengusung atau diambil dari kalangan non partai seperti tokoh agama atau tokoh masyarakat. "Kemungkinan itu bisa terjadi dan itu ditentukan oleh keputusan bersama partai pengusung," ujarnya.*

 

Baca pula lainnya :
- Bupati Tasikmalaya Rombak Susunan Pejabat
- Rotasi Dan Promosi Pejabat Dipertanyakan

 

 

 


Berita Terkait