Bupati Uu Kader PPP, Tetapi Kursi Wakil Bupati Bukan Hak PPP

Kamis, 05 Juli 2018 14:47 D. Farhan Kamil Parlemen

Bupati Uu Kader PPP, Tetapi Kursi Wakil Bupati Bukan Hak PPP

 

Koropak.co.id - Perdebatan soal siapa yang lebih berhak menduduki kursi wakil bupati untuk Kabupaten Tasikmalaya, terus bergulir. Pihak PPP mengklaim dirinya yang paling berhak untuk mengisi jabatan empuk tersebut, dengan landasan dan pertimbangan histori politik penyumbang suara terbesar untuk Uu Ruzhanul Ulum menjadi Bupati Tasikmalaya.

Bahkan partai besar berlambang Kabah itupun menegaskan, tidak perlu lagi mempertanyakan siapa yang berhak menduduki kursi wakil bupati, karena semuanya akan berujung di PPP.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, H. Demi Hamzah Rahadian, SH., MH mengatakan sepakat dengan apa yang dikatakan pihak-pihak tertentu, bahwa tidak perlu lagi memperdebatkan siapa yang akan mengisi jabatan wakil bupati jika Ade Sugianto menjadi Bupati.

"Saya sepakat untuk tidak lagi menanyakan siapa yang berhak menduduki kursi wakil bupati nanti. Sebab itu menghambur-hamburkan energi. Toh aturannya sudah jelas bahwa posisi tersebut menjadi hak partai pengusung. Kita ini berorganisasi dan kita pun berada dalam lembaga formal, maka mari kembali kepada aturan," kata Demi kepada Koropak, Kamis (5/7/2018).

Dalam Undang-Undang nomor 10/2016 juga PP nomor 12/2018, tutur dia, mekanisme pergantian wakil kepala daerah diawali dengan usulan partai pengusung sebagai hasil kompromi politik antara PDI Perjuangan, PAN dan PKS. Kemudian diparipurnakan oleh DPRD untuk dipilih berdasarkan tata tertib DPRD.

"Partai pengusung mengusulkan dua orang calon kemudian diparipurnakan untuk dipilih salah satunya. Hasil pemilihan tersebut selanjutnya diusulkan ke pihak Mendagri melalui Gubernur untuk mendapat pengesahan," ujarnya.

 

Baca pula : Jangan Lagi Bertanya Siapa Pengganti Ade Sugianto

 

Menurutnya, jika PPP merasa paling berhak menduduki posisi wakil bupati, maka itu sah-sah saja. Tetapi jangan sampai menapikan aturan dan mengubur sejarah pengusungan pasangan Uu-Ade (Huda) periode kedua.

"Uu-Ade diusung oleh PDI Perjuangan, PAN dan PKS. Sekalipun Uu kader PPP, tetapi posisi pada Pilbup 2015, PPP bersifat pendukung karena terjadi dualisme kepemimpinan di PPP antara Romi dan Djan Faridz. Sementara Golkar juga pada posisi yang sama. Karena saat akan menjadi partai pengusung, ditolak KPU karena persoalan legalitas formal. Clear kan? Siapa partai pengusung? Mari kita sama-sama memahami itu," ucapnya.

Kalau menilik perjalanan ke belakang, keberangkatan Bupati Uu ke Jawa Barat, ucap Demi, adalah mutlak ambisi Uu secara pribadi. Hal itu dibuktikan dengan deklarasi Uu sebagai bakal calon gubernur/wakil gubernur, beberapa saat pasca pelantikan bupati dan wakil bupati di Gedung Sate.

Berangkat dari fakta tersebut, artinya, Uu pada periode kedua kepemimpinannya, sudah tidak berniat menjadi bupati dan mengurus daerahnya secara serius.

"Kita tidak pernah mendorong-dorong Pak Uu maju ke Pilgub. Di sisi lain, PPP secara tegas melalui Ketua Fraksi PPP saat itu, menyatakan menjadi partai oposisi terhadap pemerintahan Uu-Ade. Tetapi hari ini malah merasa paling berhak untuk menduduki kursi wakil bupati," ujarnya.

Disinggung soal siapa nama-nama kandidat yang akan diusulkan partai pengusung untuk wakil bupati, Demi Hamzah menyebutkan, hingga kini belum ada pembahasan sebelum Pak Uu betul-betul ditetapkan secara sah sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi Ridwan Kamil.

"Kita tunggu saja nanti, bagaimana kompromi politik partai pengusung. Boleh jadi yang akan diusulkan itu bukan dari nama-nama kader partai pengusung baik dari PDI Perjuangan, PAN atau PKS. Yang jelas siapapun wakil bupati nanti, adalah orang yang memiliki kemampuan manajerial yang handal untuk bersama-sama bupati menata kembali dan membereskan puing-puing yang ditinggalkan bupati sebelumnya yang tidak berniat menjadi bupati," katanya.*

 

Baca pula : Wakil Bupati Paling Pas untuk Basuki Rahmat