LSM PADI Tasikmalaya Tagih Janji Dewan

Kamis, 05 Juli 2018 16:56 Clara Aditia Daerah

LSM PADI Tasikmalaya Tagih Janji Dewan

 

Koropak.co.id - Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peradaban Demokrasi Indonesia (PADI), Jaringan Masyarakat Anti Korupsi (Jamak), Komunikasi Peduli Anak Bangsa (KPAB), dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Kamis (5/7/2018) menggeruduk Gedung DPRD Kota Tasikmalaya guna mempertanyakan janji Komisi I dan III DPRD Kota Tasikmalaya untuk memanggil Walikota Tasikmalaya, Drs. H. Budi Budiman.

Pemanggilan Walikota, dituturkan Ketua PADI Iwan Restiawan, bertujuan untuk meminta penjelasan terkait kisruh ganti rugi lahan proyek Lingkar Utara yang hingga kini tak kunjung usai, seiring dengan adanya indikasi pelanggaran di beberapa dinas terkait.

"Kami menagih janji dewan yang pada audiensi sebelumnya menjanjikan akan memanggil Walikota Tasikmalaya untuk audiensi dengan kami, untuk menjelaskan kisruh Lingkar Utara ini," kata Iwan.

Baca pula : Audiensi Lingkar Utara PADI

Perwakilan massa diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Jeni Jayusman, bersama anggota Komisi I Dodo Rosada, anggota Komisi II Wahidin, anggota Komisi III Bagas Suryono, dan Maman Darusman, serta anggota Komisi IV Rachmat Soegandar.

Di depan dewan, massa membentangkan spanduk bertuliskan "Kota Tasikmalaya rindu pengungkap kasus korupsi", "Walikota harus tanggungjawab banyak korupsi di tiap dinas", "Kita menunggu kedatangan KPK di Kota Tasikmalaya", serta "Kejagung, Kejati, Kajari harus memeriksa ulang kasus Mangin yang merugikan uang negara puluhan milyar".

Kepada sejumlah anggota dewan yang hadir, massa menyampaikan 4 tuntutannya, yakni segera gelar hak angket, segera bayar ganti rugi terhadap pemilik tanah yang belum dibayar, Walikota harus menjelaskan kepada publik soal berapa jumlah uang negara yang dipakai pembebasan tanah Lingkar Utara, serta mendorong Kejaksaan atau kepolisian untuk tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum.

 

LSM PADI Tasikmalaya Tagih Janji Dewan

 

"DPRD jangan terjebak dalam kebijakan dari team appraisal. Dewan punya kekuatan untuk memanggil Walikota agar dapat menjelaskan kepada kami soal Lingkar Utara ini. Kami juga pertanyakan apa yang menjadi acuan tim appraisal dalam menilai harga tanah warga sehingga cenderung tidak adil," kata Iwan.

Baca pula : Tim Appraisal Tak Hadir Audiensi Deadlock

Iwan mendorong agar DPRD Kota Tasikmalaya membuat membuat tim appraisal tandingan sebagai bahan pertimbangan dalam menaksir harga tanah warga terdampak proyek Lingkar Utara.

Hal lain disampaikan perwakilan ormas, Peter Latuperisa. Pihaknya mempertanyakan administrasi proyek Jalan Mangkubumi-Indihiang (Mangin) yang ilegal karena ada pemalsuan tanda tangan Walikota Tasikmalaya yang saat itu dijabat H Syarif Hidayat dalam proposal anggaran susulan.

Sementara itu, perwakilan lainnya, Dede Haris menyatakan pihaknya selalu mencermati baik pemerintah maupun Appraisal, selalu terbentur masalah kode etik dalam menjelaskan kisruh proyek Lingkar Utara.

"Padahal kami tidak pernah meminta data secara akurat, kami hanya meminta bagaimana cara kerja perencanaan dan pelaksanaan suatu proyek. Kita sudah muak tehadap kasus-kasus yang ada di Kota Tasikmalaya yang mengindikasikan ada kasus korupsi terencana di balik semua ini," katanya.*

 

Baca pula lainnya :
- Pemerintah Lamban Selesaikan Lingkar Utara
- Kisruh Lingkar Utara Jadi Bola Liar
- Padi Dorong Dewan Gunakan Hak Angket


Berita Terkait