APRESIASI RAIHAN OPINI WTP DPRD PROVINSI JAWA BARAT

Sabtu, 22 Juli 2017 17:14 Eris Kuswara Provinsi

APRESIASI RAIHAN OPINI WTP DPRD PROVINSI JAWA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT RAIH OPINI WTP KEENAM KALINYA

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016. Raihan WTP ini merupakan raihan keenam kalinya secara berturut-turut terhitung sejak tahun 2011. Penyerahan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD tersebut dilakukan langsung Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dalam Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro Nomor 27 Kota Bandung, 12 Juni 2017 lalu.

Penandatanganan opini WTP oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.


Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengapresiasi atas pencapaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke enam kalinya secara berturut-turut. Ineu mengatakan, bahwa hasil tersebut merupakan prestasi luar biasa dengan pencapaian yang tidak mudah.

“Prestasi yang luar biasa enam kali berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini tidak mudah karena beberapa provinsi WTP WDP kembali lagi ke WTP ini adalah prestasi yang luat biasa dan harus dipertahankan,” ujarnya.

Ditambahkan Ineu, terdapat beberapa cara dan strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempertahankan hasil yang membanggakan ini. Salah satu langkah yang sudah ditempuh adalah memperbanyak akuntan-akuntan di OPD Jawa Barat.

“Ini sangat efektif sekali sehingga kami bisa mempertahankan WTP ini dengan baik. Tentunya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini bukan saja dipersembahkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun DPRD tentunya ini bagi seluruh masyarakat Jabar,” katanya.

Kemudian peran serta semua elemen masyarakat ini menjadi bagian keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meraih WTP di tahun anggaran 2016 ini. Terdapat beberapa catatan dari BPK RI yang disampaikan dan harus menjadi catatan penting untuk terus memperbaiki agar WTP ke depan WTP tanpa catatan.

“Ini juga menjadi pelajaran yang cukup berarti, terutama tadi terkait aset dari tahun ke tahun ini menjadi catatan pihak kami, seperti pada LKPJ lalu yang kami minta agar diperbaiki terus agar kedepan bisa menjadi prestasi yang luar biasa bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya

Terkait fungsi peran DPRD yang turut andil dalam pencapaian tersebut lebih lanjut Ineu menjelaskan, bahwa dengan fungsi DPRD yang senantiasa dilakukan adalah sebagai wujud nyata DPRD dalam keterlibatannya mewujudkan mekanisme pemerintahan yang lebih baik.

“Kami mempunyai Perda, dalam pembahasan anggaran kami terlibat, dalam pengawasan kami terlibat terus agar perbaikan-perbaikan dalam mekanisme pemerintahan bisa dilakukan dengan baik. Tentunya keberhasilan Ini bukan hanya peran OPD saja, tapi ini peran semuanya juga termasuk DPRD dalam fungsi pengawasannya terus melakukan kordinasi dalam pengawasan,” kata Ineu.*


Berita Terkait