Bupati Tasikmalaya Diduga Lakukan Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 16 Agustus 2018 19:02 D. Farhan Kamil Daerah

Bupati Tasikmalaya Diduga Lakukan Penyalahgunaan Wewenang


Koropak.co.id - Rotasi dan promosi terhadap 13 pejabat eselon 2 dan eselon 4 di lingkungan Pemkab Tasikmalaya, Selasa (14/8/2018) lalu, menuai sejumlah kritikan dari beberapa pengamat hukum di Tasikmaya. Praktek rotasi, mutasi dan promosi itu dinilai melanggar aturan dan terkesan balas jasa dengan tidak mengindahkan etika pemerintahan.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Tasikmalaya, Asep Abdul Rofik mengatakan, jika dikaji dari sisi hukum, dalam hal ini UU nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 (2), bupati atau wakil bupati tidak boleh melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri.

"Sementara fakta di lapangan, telah terjadi rotasi atau pergantian pejabat, dan diindikasikan belum mendapatkan persetujuan dari Mendagri," kata Asep, Kamis (16/8/2018).

Baca : Rotasi dan Promosi Pejabat Eselon III dan IV Diduga Balas Jasa

Rotasi dan promosi yang dilakukan secara marathon oleh Bupati, kata Asep, dinilai sebagai tindakan Douternemen De Poutvoir atau penyalahgunaan wewenang dan terdapat unsur politis di dalamnya, dalam artian ada dugaan dan opini mengamankan jabatan strategis bagi pejabat yang dekat terhadap Bupati pasca pemenangan Pilkada Jawa Barat Juni 2018 lalu.

Tetapi, kata Asep, kelemahan putusan rotasi mutasi yang dikeluarkan Bupati, tidak dapat digugat di PTUN. "Paling tidak, kita akan melakukan laporan ke Kemendagri dan ke Ombusman. Saat ini sedang kita kaji sebagai tahap persiapan pelaporan," ujarnya.*

 


Berita Terkait