OBH Akan Adukan Bupati Tasikmalaya Ke Presiden Joko Widodo

Kamis, 16 Agustus 2018 20:20 D. Farhan Kamil Daerah

OBH Akan Adukan Bupati Tasikmalaya Ke Presiden Joko Widodo

 

Koropak.co.id - Sejumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Tasikmalaya, menyepakati dalam waktu dekat akan melakukan pelaporan kepada Menpan-RB, Mendagri dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, serta ditembuskan langsung ke Bawaslu RI dan Presiden Joko Widodo, tentang kebijakan Bupati Tasikmalaya, H. Uu Ruzhanul Ulum yang dinilai melabrak peraturan dan Perundang-undangan.

Rencana pelaporan tersebut menyusul pertemuan khusus yang dilakukan sejumlah organisasi bantuan hukum di Tasikmalaya antara lain Peradi, LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya, LBH SPP dan LKBH IAIC yang digelar di Kantor DPC Peradi Tasikmalaya, Kamis (16/8/2018) malam. Pertemuan itu dalam rangka melakukan kajian yuridis terkait rotasi mutasi yang dilakukan oleh Bupati Tasikmalaya berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 Pasal (3).

Baca : Bupati Tasikmalaya Lantik Sejumlah Pejabat Eselon 2

Koropak.co.id - OBH Akan Adukan Bupati Tasikmalaya Ke Presiden Joko Widodo (2)

Baca : Bupati Tasikmalaya Diduga Lakukan Penyalahgunaan Wewenang

 

Ketua DPC Peradi Andi I Hadi menandaskan, tindakan Bupati Tasikmalaya yang mengeluarkan Keputusan nomor: 821.2/Kep.229-BKD/2018 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, Jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang No. 10 tahun 2016.

"Demi tegaknya hukum yang berkeadilan serta menghindarkan tindakan kesewenang-wenangan aparatur negara, keputusan Bupati melakukan rotasi para pejabatnya patut dibatalkan, Selain itu pula Bupati Tasikmalaya perlu untuk diberikan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," kata Andi.

Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya, Asep Abdul Rofik, menegaskan, pelaporan akan dilakukan sesegera mungkin dengan harapan ada tindak lanjut dari para pihak berwenang di provinsi maupun di pemerintahan pusat untuk segera melajukan kajian dan tindakan tegas sesuai aturan.*

 

Baca pula : Rotasi dan Promosi Pejabat Eselon III dan IV Diduga Balas Jasa

 

 


Berita Terkait