AUDIENSI EKSEKUSI TANAH ADAT CIGUGUR

Sabtu, 22 Juli 2017 17:20 Eris Kuswara Provinsi

AUDIENSI EKSEKUSI TANAH ADAT CIGUGUR

SEJUMLAH LSM TOLAK KEBIJAKAN EKSEKUSI TANAH ADAT CIGUGUR

Koropak.co.id - atusan massa dari berbagai unsur LSM GMBI, Sundawani, Jangkar, dan Majelis Adat Sunda mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro Nomor 27, Kota Bandung, Kamis (13/7/2017). Pengunjuk rasa menuntut penolakan terhadap eksekusi Tanah Adat Cigugur yang dimiliki oleh masyarakat Cigugur, Kabupaten Kuningan. Selain itu, dengan kewenangan lembaga, DPRD agar dapat membatalkan eksekusi lahan adat tersebut kepada Pengadilan Tinggi Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Kegiatan adat di Tanah Adat Cigugur


Koordinator aksi perwakilan dari Majelis Adat Sunda, Ari Mulia Subagja mengatakan yang dipermasalahkan bukan luas atau sempitnya lahan yang dijadikan Tanah Adat Cigugur oleh masyarakat Cigugur. Tetapi tanah tersebut merupakan peninggalan leluhur yang sudah turun temurun. Padahal, pelestarian cagar budaya sudah ada peraturan perundangan yang mengaturnya agar dapat dijadikan sebagai peninggalan sejarah.

“Kita harus menghormati peninggalan tanah leluhur kita, bukan berarti untuk persoalkan secara administratif. Tanah Adat Cigugur merupakan tanah adat, tanah leluhur kita,” ujar Ari.

Ari menambahkan, tanah seluas 5000 hektar yang dikenal dengan “Leuweung alit” sudah dieksekusi. Rencananya pihak Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kuningan akan mengeksekusi kembali lahan seluas 240 hektar di area Cigugur. Dengan ormas lainnya, Tanah Adat Cigugur akan terus diperjuangkan. Dukungan dan solidaritas terhadap perjuangan ini dari sebagai bentuk kepedulian pada kebersinambungannya eksistensi budaya Sunda dan nusantara.

“Kami mendesak pemerintah provinsi untuk tidak memproses eksekusi Tanah Adat Cigugur tersebut,” katanya.

Pada awalnya pengunjuk rasa menginginkan tuntutan penolakan eksekusi Tanah Adat Cigugur tersebut langsung ditanggapi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jabar, namun tidak ada satu anggota pun yang dapat menemui para pengunjuk rasa lantaran sedang melakukan kunjungan kerja, sehingga pengunjuk rasa ditemui oleh Kepala Bagian Humas Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Nanang Syaifuddin, S.Sos, M.Si.

Audiensi terkait eksekusi Tanah Adat Cigugur berlangsung cukup alot lantaran pengunjuk rasa mendesak DPRD Provinsi Jabar untuk membuat rekomendasi kepada Pemkab Kuningan dan Pengadilan Negeri untuk menolak pengeksekusian. Namun, akhirnya pengunjuk rasa membuat pernyataan sikap untuk meyakinkan akan ada tindak lanjut terhadap kasus eksekusi Tanah Adat Cigugur tersebut.

Sementara itu, aksi unjuk rasa terkait eksekusi Tanah Adat Cigugur juga terjadi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan. Setelah audiensi dengan pengunjuk rasa, Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Willy Istianawati akhirnya mengambil sikap untuk mengundur pelaksanaan eksekusi tanah adat di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Sikap tersebut dituangkan dalam berita acara hasil audiensi setelah PN Kuningan di Kabupaten Kuningan didesak ratusan massa aksi unjuk rasa penolak rencana eksekusi tanah adat tersebut.*


Berita Terkait