Bupati Tasikmalaya Akhirnya Diadukan

Kamis, 23 Agustus 2018 22:52 D. Farhan Kamil Daerah

Bupati Tasikmalaya Akhirnya Diadukan

 

Koropak.co.id - Sejumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di wilayah Tasikmalaya, antara lain DPC Peradi, LKBH IAIC, LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya dan LBH SPP, mendatangi Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan menyampaikan surat pengaduan beserta bukti-bukti pendukung, atas dugaan pelanggaran UU No 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 terkait rotasi mutasi di Kabupaten Tasikmalaya, yang dilakukan oleh Bupati Tasikmalaya, H. Uu Ruzhanul Ulum, Kamis (23/8/2018).

"Ya kita sudah menyampaikan surat pengaduan langsung ke Kemendagri. Harapan kita adalah pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri mempertegas implemetasi UU di atas dan sebagai bentuk koreksi terhadap Penyelenggara Pilkada baik KPU maupun Bawaslu," papar Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya, Asep Abdul Rofik.

Ditambahkan, apakah hasil dari kajian OBH selama ini benar atau keliru, maka dengan gerakan pengaduan ke Kemendagri itu, diharapkan dapat menjadi koreksi hukum dan masukan sehingga ada kejelasan/kepastian hukum untuk para Kepala Daerah agar tidak melakukan kesewenang-wenangan dalam pengambilan keputusan.

Baca : Bupati Tasikmalaya Diduga Lakukan Penyalahgunaan Wewenang

Koropak.co.id - Bupati Tasikmalaya Akhirnya Diadukan 2

Baca : Bupati Tasikmalaya Lantik Sejumlah Pejabat Eselon II

Sementara itu, Ketua LKBH IAIC, Dian mengatakan, kedatangan OBH langsung ke Kemendagri, merupakan keseriusan sikap OBH dalam menyikapi adanya kejanggalan kasus rotasi mutasi yang dilakukan Bupati Tasikmalaya terhadap eselon II.

"Ini menyangkut tegaknya supermasi hukum di Tasikmalaya, dan juga bentuk pengawasan dan pengawalan kami terhadap penerapan UU pemilu yang rentan sekali adanya pelanggaran. Jangan sampai ini dipergunakan untuk kepentingan pribadi," katanya.

Ketua DPC Peradi Tasikmalaya, Andi I Hadi menuturkan, pengaduan OBH diterima langsung oleh Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pengaduan Pusat Penerangan Setjen Kemendagri, Hasan, SE. "Pengaduan ini akan kita lanjutkan ke Ditjen Otonomi Daerah," ujarnya.

Menurutnya, dari pengakuan Hasan, diperkirakan sekitar satu minggu ke depan, sudah mulai ada tindakan dalam bentuk konfirmasi langsung ke daerah.

"Kita sangat optimis, pengaduan ini akan ditindaklanjuti oleh pihak Kemendagri, mengingat Kemendagri sangat merespons setiap pengaduan yang masuk. Jangankan tentang bupati, masalah KTP satu orang saja, dilayani dengan serius," tutur Andi.*

 

Baca : OBH Akan Adukan Bupati Tasikmalaya Ke Presiden Joko Widodo


Berita Terkait