DPRD PROVINSI JABAR TEGASKAN BIAYA SEKOLAH BAGI SISWA KURANG MAMPU GRATIS

Minggu, 23 Juli 2017 17:23 Eris Kuswara Provinsi

DPRD PROVINSI JABAR TEGASKAN BIAYA SEKOLAH BAGI SISWA KURANG MAMPU GRATIS

SISWA KURANG MAMPU TIDAK BOLEH DIPUNGUT BIAYA

Koropak.co.id - Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung menegaskan bahwa pemerintah memberikan solusi bagi siswa yang kurang mampu untuk tetap melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

“Prinsipnya adalah tidak boleh ada satu pun yang tidak melanjutkan sekolah. Program wajib belajar harus sukses,” katanya.

 

Sekolah gratis bagi siswa kurang mampu


Menurutnya, sekitar 20 persen siswa kurang mampu khususnya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jawa Barat melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.

“Ada 20 persen siswa miskin terakomodir yang diterima di sekolah negeri,” ujarnya.

Untung menuturkan siswa kurang mampu tidak dipungut biaya apapun dalam menjalankan pendidikannya, baik Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) maupun Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP).

Sebelumnya, Pemprov Jabar memprediksi setiap siswa SMA/SMK di Jabar mendapat bantuan operasional sekolah (BOS) Rp 2 juta per tahun. Dengan kata lain, tiap siswa mendapat BOS Rp 170 ribu per bulan. Dalam APBD 2017 sebesar Rp 32,7 triliun, 30 persen dari anggaran tersebut atau sekitar Rp 9,8 triliun digunakan untuk pendidikan. Provinsi Jabar juga mendapat BOS dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 7 triliun.

Kepala Dinas Pendidikan Jabar Ahmad Hadadi mengatakan BOS itu dikucurkan dari pemerintah pusat dan APBD. Dengan besaran itu, kata Hadadi, bukan tak mungkin siswa, khhususnya yang kurang mampu dapat bersekolah dengan gratis, hanya mengandalkan BOS.

“Kalau di pedesaan masih banyak SPP yang tak lebih dari Rp 170 ribu per bulan. Jadi BOS mencukupi SPP itu. Orang tua tak perlu lagi memberikan biaya tambahan. Kondisi itu berbeda dengan sekolah di perkotaan. Sebab biaya sekolah di perkotaan lebih tinggi,” kata Hadadi.

Hadadi mengaku pengelolaan SMA/SMK menjadi wewenang Pemprov Jabar sejak UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, Hadadi mengaku belum membahas soal penetapan SPP sebagai dampak dari pengambilalihan wewenang pengelolaan. Menurut Hadadi, menetapkan SPP merupakan hal yang tak mudah. Lantaran itu, Pemprov Jabar bakal berkoordinasi dengan perwakilan orang tua siswa dan sekolah terkait penetapan SPP.*


Berita Terkait