Tidak Ada Rangkap Jabatan Di Kabupaten Tasikmalaya

Rabu, 05 September 2018 21:17 D. Farhan Kamil Daerah

Tidak Ada Rangkap Jabatan Di Kabupaten Tasikmalaya

 

Koropak.co.id - Menanggapi fenomena rotasi mutasi di Kabupaten Tasikmalaya yang diwarnai dengan kasus rangkap jabatan, LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya ikut bersuara.

Rangkap jabatan dalam birokrasi di Kabupaten Tasikmalaya, sudah menjadi rahasia umum, apakah dasar terjadinya rangkap jabatan tersebut ditunjuk secara profesional ataupun diberikan atas unsur kedekatan politis.

Oleh karena itu, regulasi yang mengatur perkara rangkap jabatan dalam hal ini UU Pelayanan Publik harus benar-benar ditegakkan. Di samping itu, kebijakan lain seperti Peraturan Pemerintah No 11/2017 tentang Manajemen PNS, seharusnya dibuatkan pasal masalah rangkap jabatan dalam satu instansi atau struktur pemerintahan yang sama.

Demikian hal itu diutarakan Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya, Asep Abdul Ropik kepada Koropak, Rabu (5/9/2018), sebagai tanggapan atas kegiatan rotasi, mutasi dan promosi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang dilakukan Bupati Tasikmalaya pada Selasa (4/9 /2018).

Baca : Bupati Uu Kembali Rombak Birokrat

“ASN yang merangkap jabatan, cenderung tidak akan melakukan tugas dan fungsinya secara efektif dan maksimal. Harapan kita ke depan Negara melalui pemerintah pusat, lebih memperketat serta mempertegas aturan tentang rangkap jabatan di kalangan birokrasi sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Sebab, rangkap jabatan itu akan berdampak terhadap pelayanan publik dan tentunya rakyat yang dirugikan," ujarnya.

LBH Ansor beserta OBH Jaringan Tasikmalaya tambah dia, akan melakukan gerakan pelaporan ke Ombudsman RI berkaitan dengan rangkap jabatan yang melanggar Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. "Ya kita akan segera bawa persolan ini ke pusat," ucapnya.

Baca : OBH Jaringan Tasikmalaya Gugat Bupati Dengan Citizen Law Suit

Sementara itu Kepala Bidang Kompetensi dan Administrasi Pegawai BKD Kabupaten Tasikmalaya Winardi Hidayat, S.IP., M.SI membantah jika telah terjadi tumpang tindih jabatan atau rangkap jabatan.

"Dalam petikan SK nya sudah jelas, A kemana B kemana. Setiap jabatan ditempati oleh seorang ASN yang telah memenuhi syarat," katanya.

Kecuali kata dia, saat pelantikan tidak hadir. "Kalaupun ada, itu karena salah satunya tidak mengikuti pelantikan. Artinya salah seorang yang masuk atau yang keluar pada satu jabatan tidak mengikuti atau menghadiri pelantikan," terang Winardi meskipun tidak secara rinci menyebutkan alasan ketidakhadiran pejabat tersebut.

Hal senada diutarakan Kasubid Kualifikasi dan Kompetensi Pegawai BKD Kabupaten Tasikmalaya, Ahmad Zaki Rusiyana. Menurutnya ada beberapa pejabat yang telah diberi jabatan baru sesuai SK, tetapi tidak hadir saat pelantikan dengan berbagai alasan tentunya.

"Tidak benar jika dikatakan ada rangkap jabatan. Yang jelas, mereka yang tidak hadir dalam pelantikan kemarin, nantinya akan dlantik dan diambil sumpah jabatanya sesuai amanah Undang Undang ," ucapnya.

Ditanya agenda pelantikan susulan, Zaki menyebutkan, akan segera diagendakan setelah ada instruksi dari pimpinan.*

 


Berita Terkait