Dadang Syafarudin : Rumitnya Pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Garut

Senin, 17 September 2018 11:34 Admin Opini

Dadang Syafarudin : Rumitnya Pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Garut

 

Koropak.co.id - Dadang Syafarudin  Rumitnya Pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Garut 1

 

SUDAH sering kita mendengarkan pemberitaan tentang berbagai masalah pengelolaan pendidikan di Kabupaten Garut, baik di media cetak, media online, radio, tv, hingga media sosial. Ketimpangan infrastruktur pendidikan yang minim, menjadi salah satu sorotan yang kerap mewarnai halaman media. Termasuk kekurangan tenaga pendidik/guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), menjadi masalah serius yang harus menjadi prioritas penyelesaian oleh pemerintah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2017 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Garut mencapai 7,82 tahun masih dibawah provinsi Jawa Barat 8,14 tahun.

Data ini menunjukkan apabila dirata-ratakan masyarakat Kabupaten Garut hanya baru lulus sampai kelas 1 SMP, dan tentunya rata-rata capaian lama sekolah tersebut akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut.

Masalah ketimpangan infrastuktur pendidikan yang sangat minim dan kekurangan tenaga pendidik/guru, memang ada dan nyata. Sebagai gambaran, saya pernah melihat dalam pelaksanaan KKN PPM di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Garut, terakhir pada Agustus 2018 di Kecamatan Peundeuy tepatnya di Desa Pangrumasan.

Betapa ketimpangan itu ada, nyata terlihat saat menyaksikan SDN Pangrumasan 4 yang berada di atas pegunungan. Tidak ada air, apalagi air bersih, ruangan kotor dan rusak. Atap rusak, lantai belah, papan tulis pun berlubang.

Untuk menjangkau SD tersebut, hanya ada jalan setapak yang kondisinya sangat curam serta berbahaya bagi anak-anak. Mirisnya, hanya ada 3 guru perempuan, dua di antaranya masih status honorer.

Sungguh, ketimpangan dan kesenjangan rasio jumlah tenaga pendidik yang belum mampu dijawab pemerintah. Oleh karena itu hadirnya pejuang-pejuang pendidikan, yaitu para guru honorer, harus secara sungguh-sungguh diperjuangkan dan dihargai selayaknya bagi pejuang pendidikan. Karena tanpa kehadiran mereka, negara ini niscaya akan lumpuh, sungguh tak dapat terbayangkan.

Pernyataan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut beberapa waktu lalu, tentunya melukai hati para guru honorer dan menuai kecaman dari semua lapisan masyarakat Garut, bahkan di luar Kabupaten Garut.

Dalam hal ini, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STIE Yasa Anggana juga merasa prihatin dan berharap momentum "reaksi para guru honorer akibat ucapan Plt Kadisdik" yang sangat penting ini, dijadikan untuk memperbaiki rumitnya masalah pengelolaan pendidikan di Kabupaten Garut.

Peran kepala daerah, dalam hal ini BUPATI, menjadi sangat strategis dan penting dalam menyelesaikan persoalan dunia pendidikan ini dengan arif dan berkeadilan. Jangan menganggap pendidikan adalah masalah biasa, karena masalah pendidikan tidak hanya dapat dilihat dari satu perspektif saja, melainkan pendidikan adalah sistem tata nilai keluhuran peradaban bangsa.

Kita pernah membaca sejarah Jepang pada tahun 1945. Saat itu Hirosima dan Nagasaki luluh lantak akibat bom atom yang dijatuhkan negara adi daya. Kaisar Jepang kala itu bertanya, berapa jumlah guru yang tewas dan masih selamat, bukan bertanya berapa jumlah tentara atau jenderal yang tewas. Hal Ini menunjukkan betapa tingginya penghargaan dan kesadaran bangsa Jepang terhadap pendidikan.

Sejarah tragedi kemanusiaan terburuk di sepanjang sejarah kehidupan manusia di Jepang, telah diubah menjadi energi postif, dan bangkit sebangkit-bangkitnya, yang diawali dari pendidikan.

Salam hormat bagi semua Guru, Kami yakin Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan kekuatan dan petunjuk yang terbaik bagi perjuangan guru dalam upaya membangun peradaban menuju Kabupaten Garut yang lebih baik.

 

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca Koropak, isi dari opini di luar tanggung jawab redaksi. Cara kirim tulisan, klik disini !

 


Berita Terkait