Kendaraan Operasional Komisi Tak Perlu Diperdebatkan

Senin, 05 November 2018 23:39 D. Farhan Kamil Daerah

Kendaraan Operasional Komisi Tak Perlu Diperdebatkan

 

Koropak.co.id - Perdebatan soal rencana penarikan empat unit kendaraan operasional komisi atau operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya ke Setda, ditanggapi santai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, H. Abdul Kodir.

Ia menegaskan, dalam persoalan tersebut tidak ada hal krusial apalagi sampai memunculkan kekhawatiran terjadinya friksi di tataran legislatif maupun antara legislatif dengan eksekutif.

"Enggaklah, tidak sejauh itu pikirannya. Toh kita biasa biasa saja dalam menyikapi persoalan tersebut. Artinya ini sesuatu yang sederhana dan tidak patut dibesar besarkan dalam sebuah dinamika perkembangan di pemerintahan menuju perbaikan-perbaikan yang lebih positif," kata Sekda kepada Koropak, Senin (5/11/2018).

Diakuinya, rencana penarikan keempat mobil Hiace itu, berawal dari masukan pihak ekskutif yang ditindaklanjuti dengan koordinasi baik kepada pihak Setwan maupun anggota DPRD itu sendiri. Dan rencana tersebut bukan tanpa alasan, sebab ada kekhawatiran munculnya pandangan (image) tidak sehat kepada lembaga legislatif dengan terjadinya double anggaran.

"Dimungkinkannya terjadi double anggaran itu karena, anggota DPRD telah mendapat tunjangan transportasi setiap bulannya, di sisi lain masih ada kendaraan opersional komisi," papar Kodir.

 
Baca : Kendaraan Dinas Operasional Setwan Ditarik

 

Koropak.co.id - Kendaraan Operasional Komisi Tak Perlu Diperdebatkan (2)

 

Baca : Kendaraan Operasinal Setwan Kembali Dipersoalkan

Maka sebelum pandangan tidak sehat terhadap anggota legislatif itu benar benar terjadi, pemerintah berencana menarik seluruh kendaraan tersebut untuk disimpan di Setda.

"Kita tidak dalam kapasitas mau menghentikan penggunakan kendaraan tersebut oleh lembaga DPRD, hanya pindah tempat penyimpanan saja ke Setda. Sehingga posisi kendaraan tersebut nantinya tidak hanya semata digunakan untuk kepentingan kedewanan saja, tetapi juga untuk pemerintah daerah secara umum bahkan juga masyarakat," paparnya.

Sejauh ini kata Kodir, pihaknya baru sebatas rencana yang kemudian disampaikan kepada pihak Setwan. "Artinya belum ada perintah secara formal yang dibuktikan melalui surat perintah atau semacamnya agar kendaraan itu dikembalikan ke Setda," ucapnya.

Menurutnya, jika memang keberadaan kendaraan operasional tersebut betul-betul digunakan untuk tugas dan fungsi kedewanan secara lembaga dalam arti tidak digunakan secara personal anggota, ya tidak masalah.*


Baca : Rencana Penarikan Mobdin Disuarakan Pimpinan DPRD

 


Berita Terkait