Pemerintah Dinilai Lemah Dalam Pengawasan

Rabu, 14 November 2018 20:20 D. Farhan Kamil Daerah

Pemerintah Dinilai Lemah Dalam Pengawasan

 

Koropak.co.id - Dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya atas proyek pembangunan Jalan Cisinga tahun anggaran 2017, dianggap sebagai bukti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pembangunan. Di samping itu juga akibat tidak tegasnya pemerintah terhadap rekanan yang sering kali bermasalah pada pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

"Kita kerap mendengar ada pengusaha mitra pemerintah/rekanan bermasaalah dalam satu proyek pekerjaan. Tetapi kemudian rekanan tersebut lagi-lagi dipilih pemerintah untuk mengerjakan proyek lain padahal sepantasnya rekanan nakal seperti itu seharusnya dihabisi dengan tidak ada lagi proyek yang dikerjakannya, sekalipun rekanan tersebut menggunakan bendera perusahaan berbeda," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Demi Hamzah Rahadian, SH., MH, Rabu (14/11/2018).

Maka dengan adanya kasus penggeladahan Dinas PUPR yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat pada Senin (12/11/2018) lalu, pihaknya sangat mendorong dan berharap pihak Kejati benar benar serius dalam mengungkap kasus tersebut hingga tuntas.

"Kita sepakat untuk mendukung upaya penegakkan hukum. Sebab ini akan berdampak positif ke depan, baik untuk perbaikan kinerja, reformasi birokrasi, penggunaan anggaran yang lebih transparan dan akuntable maupun efek jera bagi siapapun yang mau coba-coba bermain main dalam urusan proyek pembangunan," papar Demi.

Selain itu, dari kasus proyek Jalan Cisinga ini, diharapkan ke depan adanya sinergitas antara eksekutif dengan DPRD yang lebih baik. Apakah itu dalam hal penganggaran maupun dalam pelaksanaan proyek pembangunan.

Dalam hal anggaran kata Demi, yang terjadi saat ini, DPRD terkesan didorong dorong oleh eksekutif untuk melakukan pembahasan secara cepat. Sedangkan draf anggarannya diserahkan ke DPRD di waktu waktu mepet bahkan injury time. Sehingga DPRD tidak berkesempatan banyak untuk mengkaji draf anggaran tersebut sebelum anggaran ditetapkan.

"Misalnya kasus hari ini, dengan tidak adanya anggaran perubahan tahun 2018, yang kemudian menuduh pihak legislatif lambat dalam pembahasan. Padahal apa yang mau dibahas, toh rancangannya pun tidak kita terima. Sekalipun pada akhirnya rancangan itu ada, ya waktunya habis. Yang lebih lucunya lagi, muncul pandangan jika tidak adanya APBD perubahan ini, karena dijegal Wakil Bupati Ade Sugianto, sementara sejak awal beliau sudah menandatangani nota usulan APBD perubahan. Sayangnya tidak dieksekusi segera oleh eksekutif yang saat itu lebih fokus ke rancangan APBD 2019. Maka kita menilai telah terjadi kelalaian birokrasi," tuturnya.

Hal berikutnya papar dia adalah, ketika DPRD menemukan persoalan atas pelaksanaan suatu proyek pembangunan di lapangan, DPRD dalam hal ini Komisi III, seringkali, kesulitan mendapat keterangan detil dari pihak dinas teknis seperti PUPR.

"Kita sering mengundang pihak dinas bahkan sudah mengeluarkan nota komisi, tetapi responsnya sangat buruk. Sekalipun memenuhi undangan, yang datang itu bukan top manajemen, tetapi bawahan yang kadang tidak mampu membeberkan akar permasalahan atas persoalan yang kita temukan di lapangan," tegasnya.

Maka ucap dia, dari kasus PUPR harus berdampak kepada upaya perubahan secara masif di seluruh segmen dan segala bidang ke depan.*

 


Berita Terkait