Dana Pembebasan Lahan Lingkar Utara Diduga Menguap

Jum'at, 14 Desember 2018 15:07 Eris Kuswara Parlemen

Dana Pembebasan Lahan Lingkar Utara Diduga Menguap

 

Koropak.co.id - Puluhan anggota Lembaga Kajian Pemuda dan Masyarakat (LAKPMA) Development mempertanyakan alur dana pembebasan lahan Jalan Lingkar Utara kota Tasikmalaya yang diduga terjadi penyimpangan.

Massa mengutarakan dalam pembebasan lahan untuk Jalan Lingkar Utara, terdapat beberapa permasalahan, mulai dari kronologi perencanaan awal hingga persoalan hukum yang sudah menyeret satu orang tahanan bernama Darmi.

Hal itu diutarakan massa yang dipimpin Habibudin Noor Habsi dan Iwan Restiawan dalam audiensi di Ruang Bamus DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (13/12/2018).

Salah seorang perwakilan masa, Dadi Abidarda mengatakan dalam kasus ini ditemukan adanya transfer uang kas negara ke rekening pribadi serta rekomendasi DPRD terkait lingkar Utara. Dalam pengusutan kasus korupsi Jalan Lingkar Utara sendiri sudah ditetapkan tersangka, yakni seorang panitera Pengadilan Tasikmalaya, Darmi.

"Kami mencermati, ada keputusan hukum parsial yang dilakukan oleh pihak kejaksaan terhadap Ibu Darmi. Hal yang perlu kami pertanyakan adalah apa benar dalam kasus ini hanya Ibu Darmi yang melakukan tindakan melangar hukum sendirian?" kata Dadi.

 

Koropak.co.id - Dana Pembebasan Lahan Lingkar Utara Diduga Menguap (2)

 

Baca : Audiensi Lingkar Utara PADI

Sementara itu, pengacara warga terdampak proyek lingkar utara, Opik Taufik mempertanyakan pengambilan hak tanah warga oleh BPN. Ia menduga BPN telah menggunakan dokumen palsu.

"Kami meminta BPN segera mengembalikan tanah hak warga, karena dasar hukum pengambilan tanah oleh BPN jelas tidak ada," tutur Opik.

Sekda Kota Tasikmalaya, Drs H Ivan Dicksan mengatakan pembangunan Jalan Lingkar Utara sudah jauh direncanakan sejak 2005 lalu, sebelum ada pembebasan lahan. Mengenai pembebasan lahan, sudah dilakukan dengan sosialisasi di dua kecamatan, yaitu Purbaratu dan Cipedes dengan persetujuan para pemilik lahan. Harapannya, pada tahun 2015 sudah bisa diselesaikan sesuai dengan kemampuan APBD atas rekomendasi tim apraisal (konsultan).

"Tahun 2016, BPN menyampaikan bahwa proses pembebasan lahan telah selesai, tetapi ada beberapa bidang lahan yang belum tuntas karena harga tidak sepakat. Adapun untuk urusan pencairan uang pembebasan lahan, dilakukan oleh bendahara umum Dinas PUPR dengan para pemilik lahan," ucap Ivan.

Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Agus Wahyudin menegaskan, DPRD kota Tasikmalaya akan bermusyawarah dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya, BPN dan pihak Pengadilan Negeri terkait dengan pengembalian hak tanah masyarakat.

"Sementara untuk lahan-lahan yang belum selesai dibebaskan, diharapkan jangan dibangun dahulu. Seluruh permasalahan harus selesai sebelum pembangunan Jalan Lingkar Utara ditinjau ulang," ujar Agus.*

 

Baca pula : Kisruh Lingkar Utara Jadi Bola Liar

 


Berita Terkait