Perubahan SOTK Dapat Diaplikasikan Di Tahun 2019?

Minggu, 16 Desember 2018 18:00 D. Farhan Kamil Parlemen

Perubahan SOTK Dapat Diaplikasikan Di Tahun 2019?

 

Koropak.co.id - Untuk menajamkan pembahasan usulan perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK)/Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Panitia Khusus (Pansus) SOTK akan melakukan konsultasi ke Kemendagri terkait rancangan perampingan SOTK.

"Pekan depan kami mulai berkonsultasi ke Kemendagri berkaitan dengan seluruh peraturan perundang undangan salah satunya PP 18/2016 tentang perangkat daerah. Dalam mendukung usulan perubahan SOTK yang digagas Bupati Tasikmalaya, tidak sebatas semangatnya yang jadi acuan, tetapi juga kami harus berpedoman kepada aturan yang benar, agar dalam perubahan perangkat daerah itu tidak menimbulkan permasalahan di kemudian," kata Ketua Pansus SOTK, H. Aep Syaripudin, SH., MH, Minggu (16/12/2018).

 

Baca : Pemkab Tasikmalaya Rampingkan SOTK

Salah satu contoh perubahan SOTK usulan pemerintah daerah adalah penggabungan dua dinas yakni Dinas Permukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Selanjutnya penyederhanaan di DPMDPAKB seperti pemindahan urusan desa, kembali ke bagian pemerintahan desa di Setda Kabupaten Tasikmalaya.

"Semangat bupati adalah efektifitas dan efisien. Perampingan SOTK itu juga akan berdampak kepada peningkatan anggaran belanja publik. Pada prinsipnya kami sepakat dan akan terus kita kawal sesuai harapan pemerintah dan pembahasan akan terus digenjot sehingga tuntas pada akhir tahun ini," katanya.


Baca : Perubahan SOTK Dinilai Urgen

Ditanya apakah perubahan SOTK dapat diaplikasikan pada anggaran tahun 2019 mendatang, Aep menegaskan sangat memungkinkan. RPJMD yang menjadi pijakan dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya ini sudah sangat rinci berkaitan dengan kewenangan-kewenangan yang akan dijalankan ke depan. "Nantinya semua ada dalam kebijakan bupati sebagai user," ujarnya.*


Baca : Pembahasan Raperda SOTK Dikebut