Kades Pungli Polisi Beraksi

Kamis, 20 Desember 2018 16:04 D. Farhan Kamil Daerah

Kades Pungli Polisi Beraksi

 

 

Koropak.co.id - Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digelindingkan Presiden Joko Widodo, ternodai oleh ulah oknum kepala desa yang hendak meraup untung tetapi malah berakhir buntung.

Kepala Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Agus Muslim dan salah seorang warga Kampung Cibeas Desa Cintaraja Yudi Asnadi hanya bisa tertunduk lesu ketika digiring anggota Kepolisian Polres Tasikmalaya saat akan menggelar konferensi pers, Kamis (20/12/2018).

Agus dan seorang rekannya itu ditangkap Satreskrim Polres Tasikmalaya di Kantor Desa Cintaraja pada Senin (17/12/2018) sore.

Kapolres Tasikmalaya, AKBP Dony Eka Putra mengatakan, penangkapan kedua pelaku dilakukan setelah adanya laporan warga, bahwa di Desa Cintaraja telah terjadi satu pengondisian dimana untuk program PTSL, masing masing pemohon dikenakan tarif Rp 400 ribu.

"Setelah dilakukan penyelidikan intensif, mereka secara bersama melakukan pungutan liar (pungli) sebesar Rp. 400 ribu setiap kepengurusan sertifikat tanah. Sedangkan aturan yang sudah ditetapkan, biayanya pengurusan sertifikat melalui program tersebut hanya Rp 150 ribu," papar Dony.

Dari tangan pelaku terang dia, pihaknya mengamankan barang bukti berupa sejumlah uang sebesar Rp 48.650.000, yang merupakan hasil pungli dari 800 pemohon sertifikat.

"Jika terkumpul semua, maka total hasil pungli dari 800 pemohon sertifikat itu mencapai sekitar Rp 200 juta. Tetapi ada segelintir warga pemohon yang belum bayar penuh Rp 400 ribu. Barang bukti yang kami amankan itu pun merupakan sisa sebagian yang telah digunakan pelaku untuk kepentingan pribadi,"ujarnya.

 

Koropak.co.id - Kades Pungli Polisi Beraksi (2)

 

Kedua pelaku kata Dony, dijerat dengan pasal 12 huruf e UU. RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 milyar," ucapnya.

Ditambahkan, dari kasus tersebut tidak menutup kemungkinan ditemukan kembali adanya praktek praktek serupa yang terjadi di desa lain.

Kapolres Tasikmalaya ini pun menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk tidak membuat aturan baru atau kesepakatan yang dapat merugikan masyarakat. Dan masyarakat diharapkan proaktif untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan perbuatan serupa di wilayah masing masing.

"Kami akan terus melakukan pendalaman dan pemgembangan atas kasus tersebut di wilayah hukum Polres Tasikmalaya. Kami harapkan, pihak desa tidak melakukan pungutan diluar ketentuan," tandasnya.*

 


Berita Terkait