H Asep Syaripudin, Representasi NU Jawa Barat

Rabu, 26 Desember 2018 18:21 Admin Nasional

H Asep Syaripudin, Representasi NU Jawa Barat

 

Koropak.co.id - Pemilu serentak 2019, bukan hanya memilih pasangan Capres - Cawapres, dan anggota DPR RI/DPRD melainkan juga memilih anggota DPD RI sebagai representasi daerah. Masing-masing provinsi di Indonesia diwakili oleh empat orang yang dipilih melalui proses seleksi elektoral dalam pemilu serentak 2019. Karena itu, memilih anggota DPD RI dan anggota DPR RI sama pentingnya dalam memperjuangkan kepentingan daerah dan rakyat di wilayah yang diwakilinya.

Dalam kontestasi Pemilu serentak 2019, calon tetap anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Barat, terdaftar berjumlah 49 orang dari beragam latar belakang profesi dan organisasi. Salah satunya, adalah Drs H Asep Syaripudin, M.Si.

Asep merupakan seorang tokoh, yang menjabat sebagai Wakil Ketua PWNU Jawa Barat, Ketua Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha Nahdliyyin (PW HPN) Jawa Barat, Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatu Ulama (PP ISNU), Wakil Ketua Lembaga Kesejahteraan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) PBNU dan sederet organisasi lainnya yang diembannya.

Termasuk pula Wakil Ketua Umum DPP HIPKI dan Wakil Ketua Sinergi Nawacita Indonesia - SNCI Pusat. Asep juga memiliki segudang pengalaman dalam dunia usaha dan politik, terlebih saat menjabat sebagai Tenaga Ahli (TA) DPR RI selama delapan tahu, mulai 2009 hingga 2017.

Menyukseskan H Asep Syaripudin yang menempati nomor urut 40 Calon DPD RI, untuk terpilih menjadi anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Barat pada pemilu 2019 menjadi ikhtiar politik bersama Warga Nahdiyin di Jawa Barat.

Meskipun menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa pencalonannya bersifat perorangan, akan tetapi dari sisi rekam jejak organisasinya yang panjang di lingkungan organisasi ke-NU-an, merepresentasikan sebagai calon DPD RI yang mewaliki rumpun warga NU Jawa Barat.

 

Baca : Jatuh Bangun Warnai Kiprah H Asep Syaripudin

Dari perspektif ini pula, memperjuangkan H Asep Syaripudin terpilih menjadi anggota DPD RI dalam kontestasi pemilu 2019 adalah bagian dari cara kita bersama menjaga “marwah politik” warga NU Jawa Barat.

Sebenarnya jika merujuk pada data hasil pemilu sebelumnya terkait kontestasi politik DPD RI yang dimulai pada Pemilu 2004, peluang H Asep Syaripudin sangat besar untuk terpilih menjadi anggota DPD RI sebagai representasi warga NU Jawa Barat.

Pada pemilu 2004, KH Sofyan Yahya, Ketua PWNU Jawa Barat saat itu terpilih menjadi anggota DPD RI Periode 2004-2009. Selanjutnya, pada pemilu 2009, dua representasi NU Jawa Barat, terpilih menjadi anggota DPD RI periode 2009-2014, yakni KH Sopyan Yahya, dan Hj Ela Giri Komala, Ketua PW. Muslimat Jawa Barat.

Pada kontestasi pemilu 2014, baik H Eman Suryaman dan Hj Ela Giri Komala, dikarenakan lemahnya kesolidan dukungan warga NU Jawa Barat, keduanya tidak berhasil terpilih menjadi anggota DPD RI, terpaut tipis secara elektoral dari calon-calon lain di posisi empat besar yang berhak terpilih menjadi anggota DPD RI.

 

Baca : Lika-Liku H Asep Syaripudin Kecil

Oleh sebab itu, bercermin dari hasil pemilu untuk DPD RI tersebut, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengembalikan minimal salah satu kursi DPD RI dari Provinsi Jawa Barat ke pangkuan NU Jawa Barat dalam kontestasi pemilu 2019 nanti. Upayanya, dengan memilih dan menyukseskan H Asep Syaripudin, Calon DPD RI Nomor Urut 40, yang memiliki rekam jejak organisasi yang tak perlu diragukan lagi, baik secara historis, maupun faktual.

Tanggungjawab kita tidak berhenti sampai di sana, namun istiqamah menjaganya agar posisi politiknya di lembaga DPD RI benar-benar tetap dalam koridor representasi politik yang diwakilinya.

Mengutip salah satu fungsi politik dalam kitab Al-Ahkam As-sulthoniyah, karya Imam Al Mawardi, yang mendahului pandangan pakar-pakar politik modern seperti Prof. Herbiet Perth dan Prof. Williem Liddle serta Prof. Meriam Budiardjo, bahwa Asy syiayah Li Hifdid din Wa syiasyatud dun nya, maka terpilihnya H Asep Syaripudin sebagai anggota DPD RI kelak, secara agregasi politik harus mampu menjaga warna “Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah” di Jawa Barat dan menyiasati kepentingan dunia warga NU Jawa Barat terutama di bidang pesantren, pendidikan keagamaan dan pemberdayaan ekonominya.*

 

Advertorial


Berita Terkait