Pemuda Pancasila Tuntut Hak Pekerja

Kamis, 27 Desember 2018 17:52 Dede Hadiyana Parlemen

Pemuda Pancasila Tuntut Hak Pekerja


Koropak.co.id - Ratusan masa aksi dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kota Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa ke CV Tirta Timur Abadi di Jalan Mangin Kota Tasikmalaya, Kamis (28/12/2018). Massa aksi diterima oleh Agung, Kepala Bidang Operasional CV Tirta Timur Abadi.

Perusahaan diduga telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap para pekerjanya dengan merampas hak-hak para pekerja, hingga para pekerja merasa termarjinalkan, dan terdzolimi, salah satunya tidak dipekerjakan layaknya sebagai pekerja.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Jajang Suryaman mengatakan, aksi tersebut merupakan aksi moral. Terdapat 16 orang pekerja yang terancam di PHK secara sepihak. Oleh sebab itu, pihaknya bersama Pemuda Pancasila berupaya memperjuangkan hak-hak mereka yang selama ini merasa terdzolimi, teraniaya, dan terkesan sudah dipekerjakan secara tidak manusiawi oleh perusahaan.

"Sebagai pendampingan, kami menuntut dan memperjuangkan hak-hak para pekerja yakni uang pesangon atas adanya pemutusan kontrak kerja secara sepihak," ujarnya.

 

Koropak.co.id - Pemuda Pancasila Tuntut Hak Pekerja 2

 


Baca : Karyawan Perusahaan Distributor Aqua Merasa Dikelabui

 

Pihak perusahaan sempat melakukan audiensi bersama perwakilan dari massa aksi, namun hasil jawabannya belum pasti. "Kami menganggap bahwa mereka dipekerjakan layaknya karyawan, seperti absensi berjalan, DO, surat perintah kerja, dan mutasi juga berjalan layaknya perintah atau kewajiban sebagai karyawan. Namun, pada prakteknya di lapangan tidak sesuai," katanya.

Massa aksi pun bertolak ke DPRD Kota Tasikmalaya untuk menyampaikan aspirasi serta meminta pihak DPRD untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dan perlu adanya analisis kajian oleh Balai Pengawasan agar kontrak kerja kemitraan tersebut cacat dan batal secara hukum.

"Sebelumnya, para pekerja memiliki Kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) akan tetapi akhir-akhirnya perusahaan menggunakan siasat dengan membuat perjanjian kemitraan untuk menghindari kewajiban terhadap pekerja, yakni pesangon," ucap Jajang.

Jajang meminta manajemen perusahaan untuk dapat merealisasikan tuntutan tersebut dalam waktu satu minggu. "Kami juga sudah beritikad baik untuk duduk bersama dengan anggota dewan termasuk para pihak terkait di DPRD Kota Tasikmalaya untuk mendorong dan memperjuangkan dengan membantu dan melancarkan hak-hak para pekerja," ucapnya.*

 

Baca : Badan Balai Pengawasan Harus Menindaklanjuti

 

 


Berita Terkait