Ratusan Massa GMBI Geruduk BPN

Kamis, 27 Desember 2018 19:37 Dede Hadiyana Daerah

Ratusan Massa GMBI Geruduk BPN


Koropak.co.id - Organisasi Masyarakat (Ormas) Gabungan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kota Tasikmalaya menggelar audiensi bersama BPN Kota Tasikmalaya terkait isu Pendataan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018.

Audiensi yang digelar di Kantor BPN Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, Rabu (26/12/2018) tersebut, terkait adanya dugaan pungli oleh pengelola kelurahan dan pihak BPN yang meminta sejumlah uang kepada warga dalam program PTSL 2018 di luar ketentuan yang telah ditentukan oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri sebesar Rp 150.000 per bidang.

Kepala Sub Seksi Balik Nama BPN Kota Tasikmalaya, Dadang mengatakan, tahun 2018 ini terdapat 4 kecamatan di Kota Tasikmalaya yang melakukan kegiatan PTSL yakni Kecamatan Tamansari, Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Cipedes, dan Kecamatan Cibereum dengan target 50.000 bidang.

"Program ini sudah dicanangkan oleh Presiden RI untuk masyarakat Indonesia dan sebelumnya sudah disosialisasikan kepada warga, mengacu pada SKB 3 menteri," ujarnya.

 

Baca : LSM GMBI Cium Indikasi Korupsi

 

Koropak.co.id - Ratusan Massa GMBI Geruduk BPN (1)

 

Baca : Geruduk Kantor BPN Ratusan Kades Ancam Boikot PTSL

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Dede Sukmajaya menyampaikan, dari total 50.000 bidang, ada sebagian yang tidak bisa menjadi sertifikat dan banyak masyarakat yang mengeluh masalah pungutan yang dinilai tidak wajar, mulai dari Rp 350.000, Rp 400.000 hingga Rp 450.000.

"Menurut informasi, BPN meminta biaya Rp 150.000 dengan rincian materai, pengukuhan patok dan disahkan oleh pihak kejaksaan. Kami meminta rincian anggaran biaya Rp 150.000 dan mempertanyakan apakah pungutan tersebut sesuai aturan dan anjuran dari pemerintah. Kami menganggap jika setiap warga ditarik biaya Rp 300.000, tapi sisa Rp 150.000 itu untuk apa dan siapa," Katanya.

Sementara itu, Dadang menjelaskan, kegiatan PTSL untuk BPN sudah dibiayai oleh negara. Berkaitan dengan masalah Rp 150.000, adalah kegiatan pemberkasan. Uang tidak dikelola oleh BPN namun dikelola oleh kelurahan atau desa.

"Ada kesepakatan bersama 3 menteri yakni menyatakan bahwa untuk kegiatan pemberkasan di kelurahan atau desa dibebankan biaya Rp 150.000 untuk masyarakat. Rincian biaya tersebut kami tidak mengetahui karena bukan BPN yang mengelola. Untuk payung hukumnya sudah ada peraturan 3 menteri dan di Kota Tasikmalaya sudah ditindak oleh Peraturan Walikota nomor 15 tahun 2018," tambahnya.

Perwakilan dari GMBI Kota Tasikmalaya Asep menuturkan, pihaknya mengalami penarikan biaya sebesar Rp 300.000. Namun, saat meminta kwitansi kepada pihak pengelola tidak diberikan dan tidak dijelaskan.*

 

Baca pula : Kades Pungli Polisi Beraksi



 


Berita Terkait