Asep Syaripudin Berdayakan UKM

Selasa, 01 Januari 2019 16:05 Admin Nasional

Asep Syaripudin Berdayakan UKM


Koropak.co.id - Mempertimbangkan peran lembaga DPD RI dalam pengembangan ekonomi daerah untuk pemberdayaan kegiatan ekonomi Usaha Kecil Menengah (UKM) selama ini, kalah menarik dan tenggelam oleh narasi-narasi besar perpolitikan Nasional.

Akan tetapi dari sudut pandang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) yang melekat secara kelembagan, DPD RI sebagai lembaga negara yang sederajat kedudukannya dengan lembaga DPR RI memiliki peluang besar untuk melakukan fungsi-fungsi pemberdayaan ekonomi tersebut, melalui angggota DPD RI yang mewakli daerahnya.

Peluang tersebut secara prinsip dapat dibaca dari poin-poin Nota Kesepahaman antara DPD RI dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang dibacakan secara resmi dalam forum rapat Paripurna DPD RI masa sidang ke VI, pada 7 Juli 2017 lalu. Sebuah Nota Kesepahaman yang mengikat secara politik berisi poin-poin tentang kerjasama kedua belah pihak untuk pengembangan ekonomi daerah yang diwakilinya melalui pemberdayaan ekonomi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

 

 

Koropak.co.id - Asep Syaripudin Berdayakan UKM 2

 

Baca : H Asep Syaripudin, Representasi NU Jawa Barat

 

Sebagai calon Anggota DPD RI Nomor Urut 40 dari Provinsi Jawa Bawat, Drs H Asep Syaripudin, M.Si layak dipilih dalam kontestasi pemilu 2019. Kapasitasnya sebagai Pengurus KADIN dan sejumlah organisasi lainnya seperti Ketua Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Jawa Barat 2017-2022 dan pengurus DEKOPIN Pusat 2011-2016, membuatnya kompeten dalam memberdayakan UKM.

Bahkan Asep yang juga duduk sebagai Sekretaris Jendral INKOPSIM, merupakan bagian dari keabsahan legitimasi politiknya, jika kelak terpilih, untuk melakukan kerja-kerja politik yang bersifat regulatif dan koordinatif di lembaga DPD RI dalam rangka penguatan dan percepatan tindaklanjut Nota Kesepahaman DPD RI dan KADIN dalam kegiatan ekonomi rakyat di daerah yang diwakilinya.

"Problem sistem demokrasi politik kita yang secara teori politik modern seharusnya berkorelasi langsung, membuka ruang-ruang aktivitas ekonomi yang variatif dan tidak terpusat hingga ke level UKM. Namun dalam praktek dan realita sosialnya, malah menciptakan oligarkhi sistem politik elitis yang selanjutnya hanya melahirkan elite-elite korporasi bisnis besar semata," katanya.

 

Baca : Jatuh Bangun Warnai Kiprah H Asep Syaripudin

 

Dalam konteks inilah, kata Asep, pihaknya kelak bersama anggota DPD RI lainnya tidak terbebani kepentingan oligarkhi partai, dan harus mampu keluar dari arus besar kepentingan korporasi bisnis dengan kerja-kera politik yang bersifat regulatif dan koordinatif, demi kepentingan pengembangan ekonomi daerah yang diwakili dalam rangka pemberdayaan ekonomi UKM.

"Secara implementatif, kerja-kera politik terkait dengan pemberdayaan UKM tersebut, perlu disinergikan dengan pola kemitraan besama organisasi-organisasi. Di sinilah makna kaidah politik 'Tashorruful imam ‘ala ar roiyah manutun bil mahlahah', bahwa kehadiran kami, kelak di DPD RI sebagai lembaga negara representasi publik, harus memberi effect kontributif terhadap lingkup organiasi sebagai perwujudan atas agregasi dan artikukasi politik kepentingan publik," ucap Asep.*

 

Advertorial

 


Berita Terkait