Bupati Tasikmalaya Butuh Kerja Bareng Desa

Sabtu, 26 Januari 2019 10:45 D. Farhan Kamil Desa

Bupati Tasikmalaya Butuh Kerja Bareng Desa

 

Koropak.co.id - Mengakui potensi dan kekuatan pemerintahan desa dalam menyokong percepatan pelaksanaan program pembangunan Pemkab Tasikmalaya, Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto akan menggelontorkan bantuan keuangan (bankeu) sebesar Rp 52 milyar untuk 351 desa di 39 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2019 ini.

"Kami telah mencanangkan Rp 50 milyar hingga Rp 70 milyar untuk bankeu di luar alokasi dana desa (ADD). Kebijakan ini kami lakukan untuk mendorong seluruh desa agar memaksimalkan ikhtiar bersama Pemkab untuk menyelesaikan beberapa persoalan krusial yang sangat mempengaruhi terhadap stabilitas pembangunan masyarakat yang berkesinambungan," kata Ade sesuai melantik ribuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Tasikmalaya periode 2019 - 2025 di Gedung Islamic Center Jalan Raya Baypass Bojongkoneng Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (25/1/2019).

Bankeu puluhan milyar yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019 ini tutur Ade, optimis bakal memotivasi semangat kerja seluruh elemen pemerintahan desa sehubungan dengan adanya beberapa permasalahan yang tidak bisa dilaksanakan hanya oleh pemerintah kabupaten saja dalam penyelesaiannya, tetapi harus dilaksanakan dengan cara gawe bareng, gotongroyong dan guyub bersama desa.

Yang pertama adalah persoalan tentang bagaimana masyarakat desa terbebas dari buang air besar sembarangan (BABS) atau ODF (Open Defecation Free), yang hari ini baru 78 desa dari 351 desa yang telah bebas ODF. Sedangkan tahun 2019 ini, seluruh desa harus tuntas ODF.

"Maka kalau tidak ada kerjasama dan gotong royong antara Pemkab Tasikmalaya dengan desa, mustahil permasalahan ini terselesaikan pada tahun 2019," kata Ade.

 

Koropak.co.id - Bupati Tasikmalaya Butuh Kerja Bareng Desa (2)

 

 

Baca : LBH Ansor Berikan Pendampingan Hukum

 

Kemudian permasalahan bayi stunting/bayi gagal tumbuh secara normal yang terjadi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya terutama di 10 desa. Dan jika berbica angka keseluruhan jumlah bayi stunting di kabupaten Tasikmalaya ini, mencapai 34 persen. Artinya sangat dibutuhkan upaya pencegahan yang menyentuh dan menyeluruh hingga masyarakat paling bawah.

"Maka di sini, Pemkab butuh gawe bareng dengan desa agar keluar dari persoalan-persoalan tersebut. Agar gerakan hidup sehat di Kabupaten Tasikmalaya ini betul betul terwujud dengan terealisasinya standar pelayanan minimal kesehatan," ucapnya.

Lebih lanjut Bupati menegaskan, keberpihakan desa terhadap kemajuan desanya sendiri tak dapat diragukan hari ini, sehingga wajar jika Pemkab Tasikmalaya berupaya memberikan perhatian lebih kepada elemen pemerintahan desa seperti RT dan RW termasuk Linmas, yang selama ink kurang mendapat perhatian.

"Maka bankeu yang akan kami kucurkan nanti, mudah-mudahan dapat memberikan angin segar serta memotivasi mereka berperan aktif dalam menyokong kesuksesan program desa yang pada dasarnya adalah program Pemkab Tasikmalaya," ujarnya.

Ditegaskan, teknis pembagian bankeu akan diatur melalui regulasi berupa Peraturan Bupati (Perbup). Bankeu akan dikucurkan langsung ke masing masing kepala desa agar dimanage dengan baik dan menjunjung tinggi amanah, serta berdasarkan skala prioritas sesuai tingkat permasalahan yang dihadapi desa.

"Dengan angka Rp 52 milyar hingga Rp 70 milyar itu cukup. Jika ternyata kurang, maka akan dilakukan penyesuaian di APBD perubahan. Atau mengambil sumber anggaran dari sektor lain seperti dari Baznas," katanya. Sembari menegaskan, pada tahap awal bankeu ini lebih kepada pemerataan yang akan dievaluasi pada tiga bulan kemudian.*

 


Berita Terkait