Politik Jadi Ancaman Intoleransi

Senin, 11 Februari 2019 22:02 Dede Hadiyana Daerah

Politik Jadi Ancaman Intoleransi

 

Koropak.co.id - Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Forum Bhinneka Tunggal Ika Tasikmalaya bersama Jamaah Ahmadiyah Indonesia, di Balai Pertemuan Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (10/2/2019) menjadi ajang tukar pikiran menjelang pesta demokrasi di Indonesia.

Ketua GP Ansor Jawa Barat Deni Ahmad Haidar mengatakan, Indonesia harus dipelihara dengan baik karena Indonesia saat ini terbagi menjadi dua dunia, yakni dunia nyata dan dunia maya. Bahkan, ruang-ruang publik sudah dipenuhi oleh kebencian, caci maki yang berhubungan erat dengan rasisme, perbedaan agama, dan lain sebagainya.

"Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa diminta agar terus menjaga kekayaan keberagaman. Keributan dalam kontestasi politik merupakan ujian bagi kita dan PR kita untuk semakin memperkokoh NKRI. Kontestasi politik juga harus dihadapi dengan riang gembira dan lebih rasional," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Yendra Budiana menuturkan, pihaknya mengajak untuk mencapai standar tertinggi terhadap kecintaan dan kesetiaan terhadap NKRI. Sebuah keharusan untuk mencintai bangsanya sendiri, karena seorang Muslim sejati tidak mungkin mengkhianati Tanah Airnya.

"Ahmadiyah secara organisasi tidak berpolitik praktis, namun dalam hal pemilu Ahmadiyah tidak mengenal sistem golput. Ahmadiyah juga tetap setia pada demokrasi dan pemerintahan. Untuk itu, marilah menjadi warga negara yang taat hukum, dan bersama sukseskan Pemilu 2019 dengan tidak golput," katanya.

 

Koropak.co.id - Politik Jadi  Ancaman Intoleransi (2)

 

Baca : LBH Ansor Berikan Pendampingan Hukum

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Amin Mudzakir menjelaskan, faktor munculnya intoleransi, yakni adanya perasaan terancam mengenai isu orang lain, fanatisme keagamaan, dan faktor media sosial.

"Di daerah-daerah sangat mudah sekali terpapar berita Hoax yang digunakan untuk kepentingan politik. Kita harus melakukan politik untuk menangkal itu semua. Golput bukan solusi, partisipasi politik itu penting," jelasnya.

Ketua PERADI Tasikmalaya, Andi Ibnu Hadi mengatakan fatwa MUI sangat sentral, dan terkadang menjadi ancaman kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan. Seperti fatwa sesat terhadap Wahidiyah dan Ahmadiyah.

"Fatwa MUI menjadi sangat sentral bahkan mengesampingkan aturan tertinggi Undang-undang. Peran dan fungsi partai politik seharusnya memberikan pendidikan politik sehingga masyarakat menjadi terbuka serta mensosialisasikan mengenai ideologi bangsa," katanya.*

 

Baca pula : Pemuda Ansor Bersholawat