Urusan Perizinan Jadi Sorotan Pemerintah

Kamis, 21 Februari 2019 21:32 Dede Hadiyana Daerah

Urusan Perizinan Jadi Sorotan Pemerintah

 

Koropak.co.id - Gelaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sektoral Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2019 Kota Tasikmalaya, dibuka langsung oleh Walikota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman berlangsung di Gedung Serba Guna Bale Kota Tasikmalaya, Kamis (21/2/2019).

Turut hadir Kepala DPMPTSP Kota Tasikmalaya Hadi Riaddy, Kepala Bidang Ekonomi Bappelitangda Kota Tasikmalaya, stakeholder DPMPTSP, serta dinas terkait lainnya.

Walikota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman mengatakan, pentingnya Musrenbang di bidang perizinan ini, mengingat urusan perizinan tengah menjadi sorotan pemerintah baik di kota, kabupaten, maupun provinsi.

"Seperti yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi untuk memperingkas urusan perizinan sehingga dalam pengajuannya, masyarakat dapat cepat mendapatkan izin. Presiden mengimbau agar urusan perizinan jangan jadi hambatan dalam investasi," katanya.

Sebagai upaya mewujudkannya, kata Walikota, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Online Single Submission (OSS). Namun implementasinya masih tetap harus disosialisasikan.

 

Koropak.co.id - Urusan Perizinan Jadi Sorotan Pemerintah (2)

 

Baca : Usulan dan Proyeksi Anggaran Harus Sinkron

 

Dengan adanya sistem OSS tersebut, Pemerintahan Kota Tasikmalaya berharap perekonomian masyarakat dapat terpacu seiring dengan kemudahan-kemudahan dari perizinan. Sistem ini juga harus disosialisakan kepada masyarakat oleh pemerintah melalui stakeholder termasuk para pimpinan OPD.

"Para pimpinan OPD harus merekomendasikan kemudahan perizinan, karena dalam hal ini DPMPTSP memiliki tupoksi administratif," katanya.

Walikota berpesan, dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan, harus menyesuaikan tata ruang. Jangan sampai mendahulukan pembangunan dari pada perizinan. Karena, izin pembangunan tidak akan keluar apabila tidak sesuai dengan tata ruangnya.* [dks]

 

Baca : Musrenbang Sektoral Jadi Tolok Ukur Prioritas Pembangunan


Berita Terkait