Musrenbang Sektoral Jadi Tolok Ukur Prioritas Pembangunan

Kamis, 21 Februari 2019 21:45 Dede Hadiyana Daerah

Musrenbang Sektoral Jadi Tolok Ukur Prioritas Pembangunan


Koropak.co.id - Sebagai rangkaian dari proses perencanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sektoral Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2019 diselenggarakan.

Demikian dikatakan Kepala Dinas DPMPTSP Kota Tasikmalaya Hadi Riaddy kepada Koropak usai kegiatan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat sektoral Dinas DPMPTSP Kota Tasikmalaya di Gedung Serba Guna Balekota Tasikmalaya, Kamis (21/2/2019).

"Pada Musrenbang ini diundang beberapa dinas terkait, kewilayahan, serta stakeholder di bidang penanaman modal, kepala OPD, termasuk dari Kadin, REI, serta dari asosiasi dan para pelaku usaha lainnya ," ujarnya.

 

https://news.koropak.co.id/6872/usulan-dan-proyeksi-anggaran-harus-sinkron

 

Baca : Usulan dan Proyeksi Anggaran Harus Sinkron

Hasil musyawarah ini, kata Hadi, akan menjadi tolok ukur yang mana akan menjadi skala prioritas di bidang Penanaman Modal dan berharap dari musyawarah ini juga dapat menghasilkan suatu konsep perencanaan yang utuh yang tepat sasaran serta efektif untuk dilaksanakan.

"Semoga dalam Musrenbang sektoral kali ini, semua usulan yang berkaitan dengan peningkatan penanaman modal di Kota Tasikmalaya, bisa terformulasikan dengan baik, sehingga ini menjadi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2020 mendatang," kata Hadi.

Sementara itu, Walikota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman mengatakan, pentingnya Musrenbang di bidang perizinan ini, mengingat urusan perizinan tengah menjadi sorotan pemerintah baik di kota, kabupaten, maupun provinsi.

"Seperti yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi untuk memperingkas urusan perizinan sehingga dalam pengajuannya, masyarakat dapat cepat mendapatkan izin. Presiden mengimbau agar urusan perizinan jangan jadi hambatan dalam investasi," katanya.

Sebagai upaya mewujudkannya, kata Walikota, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Online Single Submission (OSS). Namun implementasinya masih tetap harus disosialisasikan.* [dks]

 

Baca : Musrenbang Sektoral Jadi Tolok Ukur Prioritas Pembangunan