Masyarakat Curiga Ada Ketidakadilan PKH

Jum'at, 01 Maret 2019 09:38 Eris Kuswara Parlemen

Masyarakat Curiga Ada Ketidakadilan PKH


Koropak.co.id - Jaingan Aspirasi Warga Sukapura (Jawara) Tasik tuntut agar bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) harus optimal dan tepat sasaran. Permasalahan PKH harus segera diselesaikan karena masih banyak warga yang tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Ketua Jawara Tasik, Ir Nanang Nurjamil MM dalam audiensi bersama DPRD Kota Tasikmalaya di Ruang Rapat Paripurna, Kamis (28/2/2019).

Dijumpai Koropak selepas kegiatan, Nanang mengatakan pihaknya bersama masyarakat sudah melaksanakan audiensi bersama DPRD Kota Tasikmalaya, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, pendamping PKH, serta pihak kepolisian. Namun sayangnya Bulog, BNI 46 serta pihak Badan Pusat Statistik tidak hadir.

"Masalah pokoknya tentang penyaluran PKH yang tidak tepat sasaran akibat dari adanya data yang carut marut. Bahkan ternyata data yang digunakan oleh Kementerian Sosial itu tahun 2011. Jadi, bagaimana mau tepat sasaran, data yang digunakannya saja sudah keliru dan salah," kata Nanang.

 

Koropak.co.id - Masyarakat Curiga Ada Ketidakadilan PKH (2)

 

Ditambahkan Nanang, efek dari ketidak-akuratan data tersebut membuat timbulnya masalah di masyarakat dan terkesan adanya ketidakadilan.

"Oleh karena itu, melalui audiensi kami sepakat dengan menandatangani nota kesepakatan, kami akan memanggil pihak terkait lainnya untuk bersama duduk mendiskusikan permasalahan ini," katanya.

Nanang menambahkan pihaknya bersama masyarakat memberikan deadline waktu selama 1 minggu untuk diadakan lagi pertemuan dan masyarakat juga harus ikut demi terciptanya keadilan dalam penyaluran PKH ini.

"Kami juga berharap pendamping PKH, penerima PKH setiap kelurahan bisa menyampaikan pedoman umum kepada media dan publik. Karena selama ini tidak ada, ya sangat wajar apabila masyarakat sekarang curiga karena seolah tidak transparan," ucapnya.

Nanang juga meminta Dinas Sosial turut membuka jaringan online agar berbagai keluhan masyarakat, khususnya terkait PKH, bisa disampaikan melalui smartphone tanpa berbelit-belit, dan rumit melalui prosedur yang panjang.

"Sebab kami mengetahui sesuai dengan Permensos Nomor 1 tahun 2018 pasal 36, daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengajuan data sebagai bentuk upaya pemutakhiran. Karena hilangnya data penerima bantuan PKH hingga 6.700 yang tidak jelas, hal tersebut bisa menimbulkan kerugian bagi negara. Dengan demikian, masalah ini harus benar-benar diselesaikan agar tidak lagi menimbulkan kecurigaan di masyarakat," ujarnya.

 

Koropak.co.id - Masyarakat Curiga Ada Ketidakadilan PKH (3)

 

Baca : PKH Tidak Tepat Sasaran Jadi Masalah Berlarut

 

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Ustaz Ishak Farid menuturkan masyarakat menemukan data dan fakta, yang menggambarkan adanya ketidak-optimalan penyaluran PKH karena tidak tepat sasaran.

"Masih banyak orang kaya yang menjadi penerima PKH. Sementara sebagian orang miskin tidak mendapatkan bantuan tersebut. Oleh karena itu, DPRD Kota Tasikmalaya menyarankan masalah ini harus benar-benar dituntaskan karena PKH tidak bisa ditahan dan tidak diberikan, tetapi dalam penyalurannya juga tidak boleh salah sasaran," ujarnya.*

 

Baca : Jawara Tasik Datangi DPRD Kota Tasikmalaya