Pancasila Menyatukan Rakyat Indonesia

Jum'at, 01 Maret 2019 19:56 Ahmad Mukhlis Daerah

Pancasila Menyatukan Rakyat Indonesia

 

Koropak.co.id - Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Langensari, Kota Banjar, Jumat (1/3/2019) resmi ditutup oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla. Dalam kesempatan tersebut,Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj memaparkan hasil Munas yang membahas problema keumatan di zaman milenial.

Menurut Aqil, hasil Munas ini memang belum bisa digolongkan sebagai fatwa. Tapi warga Nahdliyin punya pedoman bagaimana menyikali problem sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya problem status umat non muslim apakah status dia kafir atau tidak.

Topik tersebut masuk dalam Komisi Bahtsul Masail Diniyah Maudluiyah yang fokus pada penjelasan tematik. Musyawirin atau peserta Munas menilai, sebagai dasar negara Pancasila berhasil menyatukan rakyat Indonesia yang plural, baik dari sudut etnis dan suku maupun agama dan budaya. Di bawah payung Pancasila, seluruh warga negara adalah setara, yang satu tak lebih unggul dari yang lain berdasarkan suku, etnis, bahkan agama.

"Hal ini selaras dengan apa yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan membuat Piagam Madinah untuk menyatukan seluruh penduduk Madinah," kata Aqil.

Piagam Madinah itu, ucap Aqil, menegaskan bahwa seluruh penduduk Madinah adalah satu kesatuan bangsa atau umat yang berdaulat di hadapan bangsa lainnya tanpa diskriminasi.

"Dari hasil yang berkembang dalam musyawarah memutuskan bahwa kita tidak akan menggunakan kata kafir kepada umat non muslim di Indonesia," ujar Aqil.

 

 

Koropak.co.id - Pancasila Menyatukan Rakyat Indonesia

 

Baca : Ekonomi Kerakyatan Nahdliyin Bergeliat

Menurut Aqil, kafir seringkali disebutkan oleh sekelompok orang untuk melabeli kelompok atau individu yang bertentangan dengan ajaran yang mereka yakini, kepada non-Muslim, bahkan terhadap sesama Muslim sendiri. Karena itulah, Bahtsul Masail Maudluiyah memutuskan tidak menggunakan kata kafir bagi non-Muslim di Indonesia.

“Kata kafir menyakiti sebagian kelompok non-Muslim yang dianggap mengandung unsur kekerasan teologis,” ucap Aqil.

Dikatakan Aqil, kata kafir akan diganti menggunakan kata muwathinun, yaitu warga negara. Hal tersebutmenunjukkan kesetaraan status Muslim dan Non-Muslim di dalam sebuah negara. Dengan begitu, maka status mereka setara dengan warga negara yang lain. Penyebutan kafir terhadap non-Muslim di Indonesia rasanya tidak bijak.

"Pembahasan ini dilakukan mengingat masih adanya sebagian warga negara lain yang mempersoalkan status kewargaan yang lain. Mereka memberikan atribusi teologis yang diskriminatif dalam tanda petik kepada sekelompok warga negara lain,” kata Aqil.*

 

Koropak.co.id - Pancasila Menyatukan Rakyat Indonesia

 

Baca pula : Presiden RI Kunjungi Ponpes Miftahul Huda Manonjaya