Bahasa Indonesia, Ancaman bagi Bahasa Daerah?

Rabu, 06 Maret 2019 14:51 Admin Opini

Bahasa Indonesia, Ancaman bagi Bahasa Daerah?

 

Koropak.co.id - Bahasa Indonesia, Ancaman bagi Bahasa Daerah

 

GELIAT melestarikan bahasa ibu sangat terasa di bulan Februari 2019 kemarin, mengingat tepat pada Kamis (21/2/2019), merupakan peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional ke-19. Unesco menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional pada 17 November 1999 (Tribun Now.com, 2018).

Tanggal tersebut dipilih untuk memperingati peristiwa tragis gerakan rakyat di Bengal Timur (kini Bangladesh), pada 21 Februari 1952. Peristiwa demonstrasi massa 21 Februari 1952 dipicu oleh pemaksaan bahasa Urdu menjadi bahasa resmi Pakistan. Rakyat Bengal Timur yang berbahasa Bengali menolaknya.

"Forever remembered as the language martyrs of February 21st are Abdus Salam, Rafiq Uddin Ahmed, Abul Barkat, Abdul Jabbar, Shafiur Rahman, Ahi Ullah, Abdul Awal, and an unnamed victim. They were honoured with the erection of the Shaheed Minar memorial in Dhaka (Rahman, 2016)".

Peristiwa tersebut, pada akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya negara Bangladesh pada 1971. Beruntung bangsa Indonesia tidak mengalami peristiwa semacam itu. Berdasarkan data survei Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, sebanyak 79,5 persen dari seluruh populasi penduduk usia 5 tahun ke atas berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Sebesar 19,9 persen menggunakan bahasa Indonesia dan 0,3 persen lainnya masih menggunakan bahasa asing

Dari data tersebut, BPS menyimpulkan mayoritas penduduk Indonesia masih tetap menjaga dan mempertahankan identitas kesatuan sosial budayanya masing-masing melalui penggunaan bahasa daerahnya. Pada 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah memetakan 652 bahasa daerah di Indonesia (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). Jumlah itu akan terus berubah seiring dengan tetap diprogramkannya pemetaan bahasa di wilayah timur Indonesia. Bila mengingat peristiwa 21 Februari 1952 di Bengal Timur, betapa besarnya potensi konflik di Indonesia.

Pada tingkat regional, di Jawa Barat terdapat 31 kategori suku bangsa beserta bahasa daerahnya. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya menetapkan tiga zona bahasa daerah untuk dikelola, yaitu Zona Priangan dengan bahasa Sunda, Zona Cirebon dengan bahasa Jawa-Cirebon, dan Zona Bekasi-Depok dengan bahasa Betawi (Republika.co.id, 2014). Betapa potensi konflik atas dasar suku bangsa dan bahasa daerah merupakan elemen dari keseharian masyarakat di Jawa Barat.

Potensi konflik itu tetap menjadi potensi, tidak muncul menjadi konflik. Semata-mata karena bangsa Indonesia, terutama masyarakat Jawa Barat, telah memufakati, menerima, dan menghormati, serta menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Pada titik ini, tidak tepat kiranya ketika akademisi sebuah perguruan tinggi di Jawa Barat menyebut bahwa tantangan dalam melestarikan Basa Sunda adalah bertarung melawan bahasa lain, baik dengan bahasa nasional, maupun bahasa internasional yang gengsinya lebih tinggi (Koropak.co.id, 2019).

Persoalan interaksi antar-bahasa di Indonesia tidak semestinya dibawa ke dalam ranah konflik antarbahasa. Justru di Indonesia inilah bahasa dijadikan sebagai media resolusi konflik. Bahkan sejak nomenklatur ‘Indonesia’ dijadikan simbol perlawanan dan identitas kebangsaan para pemuda 1920-an (Merahputih.com, 2017).

Sumpah Pemuda 1928 menyuratkan untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sekaligus menyiratkan untuk menjadikan bahasa-bahasa lain sebagai pijakan bagi pengembangan bahasa Indonesia. Mereka mewariskan interaksi harmonis antar-bahasa, bukan interaksi-konflik.

Terbukti ketika bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi negara pada 18 Agustus 1945, tidak ada konflik antar-suku, pengguna bahasa daerah yang terjadi. Lalu, bagaimana menjadikan bahasa daerah menjadi pijakan bagi pengembangan bahasa Indonesia?

Penulis artikel “Kontribusi Kosakata Bahasa Daerah dalam Bahasa Indonesia” (Budiwiyanto, n.d.) menyebutkan selain faktor jumlah penutur, terdapat empat hal yang memengaruhi penyerapan bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.

Keempat hal tersebut adalah:
1. Kekerapan penggunaan kosakata bahasa daerah oleh wartawan di media massa,
2. Kekerapan penggunaan kosakata bahasa daerah oleh penulis atau sastrawan dalam karangannya,
3. Kekerapan penggunaan kosakata bahasa daerah oleh tokoh publik, dan
4. Ketersediaan konsep baru pada kosakata bahasa daerah yang tidak dimiliki oleh bahasa Indonesia.

Sebagian besar kosakata daerah yang dapat disumbangkan ke dalam bahasa Indonesia adalah kosakata budaya. Saat artikel tersebut ditulis, bahasa Sunda sudah menyumbang 223 kosakata atau 6,21 persen ke dalam bahasa Indonesia melalui KBBI Edisi V (https://kbbi.kemdikbud.go.id/). Peluang untuk menambah kosakata bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia terbuka luas, dan ini bukanlah konflik.

 

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca Koropak, isi dari opini di luar tanggung jawab redaksi. Cara kirim tulisan, klik disini !

 


Berita Terkait