Tampung Masukan, Pemprov Buka Warna Jabar

Rabu, 13 Maret 2019 10:32 D. Farhan Kamil Provinsi

Tampung Masukan, Pemprov Buka Warna Jabar


Koropak.co.id - Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Ridwan Kamil, ST. MUD melalui Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Dr. H. Dudi Sudrajat Abdurachim M.T mengatakan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rangkaian Musrenbang yang dilaksanakan merupakan forum bersama antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Kabupaten/Kota. Forum Musrenbang bertujuan untuk melakukan sinkronisasi rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan sasaran pembangunan provinsi dan nasional.

Demikian disampaikan Dudi saat menghadiri Musrenbang untuk menyusun RKPD tahun 2020, yang merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya periode tahun 2016-2021, di Gedung Islamic Center Kabupaten Tasikmalaya Jalan Raya Bypass Bojongkoneng Singaparna, Selasa (12/3/2019).

Diharapkan, Musrenbang dapat menjadikan Kabupaten/Kota di Jawa Barat menjadi pemerintah daerah yang lebih baik dan tertata rapih.  “Semoga forum Musrenbang menghasilkan kesepakatan perencanaan pembangunan daerah meliputi sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan. Namun, Pemerintah Kabupaten maupun Kota harus lebih selektif dalam menyusun dan mengusulkan rencana pembanguan karena terbentur dengan anggaran daerah yang terbatas,” katanya.

 

 

Koropak.co.id - Tampung Masukan, Pemprov Buka Warna Jabar (2)

 

 

Baca : Potensi Zakat Infaq Shadaqoh ASN Mencapai Milyaran

 

Pada Musrenbang Kabupaten/Kota tahun 2019 ini, kata Dudi, Pemprov Jawa Barat telah menyediakan aplikasi Warga Merencana Jabar atau disebut “Warna Jabar". Aplikasi tersebut merupakan sarana penyampaian aspirasi bagi seluruh stakeholder di Jawa Barat untuk memberikan saran, masukan, ide, dan gagasan rencana pembangunan di Jawa Barat.

Harapannya, dengan adanya aplikasi ini dapat menampung lebih banyak informasi, sehingga rencana pembangunan dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Disampaikan juga bahwa pengusulan program/kegiatan yang akan diusulkan pada RKPD tahun 2020, dapat melalui Sistem E-Planning yang merupakan sistem perencanaan RKPD baru dan berbasis sinkronasi aplikasi serta interkoneksi data dalam sistem informasi pembangunan daerah sejak pengusulan, penganggaran, (E-Budgeting), pelaksanaan kegiatan hingga pelaksanaan pengendalian dan evaluasi.*

 

Baca : Musrenbang Sarana Sempurnakan Kebijakan Pembangunan


Berita Terkait