Harmonisasi dan Sinkronisasi Harus Diperkokoh

Rabu, 13 Maret 2019 21:37 D. Farhan Kamil Parlemen

Harmonisasi dan Sinkronisasi Harus Diperkokoh

 

Koropak.co.id - Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Drs. H. Ruhimat, M.Pd mengatakan, dengan memperhatikan tugas, fungsi dan wewenang, khusunya dibidang pengawasan anggaran dan legislasi, DPRD mengharapkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi mengenai penetapan prioritas kebijakan yang akan dijadikan landasan dalam penyusunan program/kegiatan pada APBD tahun anggaran 2020.

Hal itu agar tercipta keselarasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan visi, misi Kabupaten Tasikmalaya yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya.

“Saya ingin aspirasi masyarakat yang terkompilasi dalam Musrenbang, hendaknya menjadi pedoman bagi pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2020," kata Ruhimat, Selasa (13/3/2019).

Hal tersebut kata dia, sesuai dengan harapan DPRD selaku wakil rakyat yang menampung aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses pada waktu yang lalu. "Materi program/kegiatan yang dibahas dalam forum Musrembang harus sejalan dengan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Ruhimat.

 

 

Koropak.co.id - Harmonisasi dan Sinkronisasi Harus Diperkokoh (2)

 

Baca : Musrenbang Sempurnakan Program Pembangunan

 

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya, Ir. H. R. M. Henry Nugroho, MP, mengatakan, penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2020 Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019, diikuti sekitar 350 peserta dari berbagai Institusi/Lembaga, baik dari jajaran birokrasi, legislatif, perguruan tinggi, LSM, Ormas, Organisasi Profesi, swasta, dan Pemerintah Daerah tetangga yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Menurutnya, proses perencanaan pembangunan daerah yang diwujudkan dengan penyusunan dokumen RKPD tahun 2020, dilaksanakan dengan mengakomodir upaya penyelarasan rancangan perubahan Perda Kabupaten Tasikmalaya tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK).

Penyelarasan ini dilakukan dengan maksud untuk menjaga keselarasan rancangan APBD (RAPBD) tahun 2020 dengan RKPD tahun 2020, dimana nanti pada saatnya penyusunan RAPBD tahun 2020 sudah mengacu pada perubahan perda tentang SOTK yang telah ditetapkan.*

 

Baca : Tampung Masukan Pemprov Buka Warna Jabar