BSPS Bantu Warga Kurang Mampu  

Kamis, 14 Maret 2019 15:55 Erni Nur'aeni Daerah

BSPS Bantu Warga Kurang Mampu   

 

 

Koropak.co.id - Dengan adanya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), warga Kota Tasikmalaya selain dapat memiliki rumah layak huni juga dapat menstimulus masyarakat membangun iklim gotong royong. Untuk itu, Perumahan Swadaya Kementerian PUPR bersama Komisi V DPR RI menggelar diskusi bersama Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan melibatkan pihak Kecamatan dan Kelurahan di Aula Balekota Tasikmalaya, Kamis (14/3/2019).

Walikota Tasikmalaya Budi Budiman mengatakan, BSPS pada tahun ini ada sekitar 325 unit. Sedangkan untuk kebutuhan Kota Tasikmalaya masih di angka 8.000 unit. Dan targetnya selesai di tahun 2022.

"Minimal dari tahun sekarang sampai 2022 itu bisa sampai 3.000-an per tahunnya. Pada tahun lalu saja sudah mencapai 3.200 unit," katanya.

 

Koropak.co.id - BSPS Bantu Warga Kurang Mampu (2)

 

Lihat : Musrenbang Kecamatan Cihideung Fokuskan Program Rutilahu

 

Agar semua masyarakat mengetahui tentang BSPS ini, perwakilan dari seluruh Kecamatan dan Kelurahan diharapkan bisa menyosialisasikan kembali kepada masyarakat sehingga paham. Program BSPS ini anggarannya sebesar Rp 17,5 juta yang bersumber dari Kementerian PUPR.

"Dengan anggaran sebesar itu, harapannya ada partisipasi dari masyarakat dengan bergotong royong. Artinya, bila ada warga yang kebutuhan pembangunan rumahnya mencapai Rp 25 juta, maka perlu membangun kesepakatan sesama warga, untuk membatunya," kata Budi seraya menegaskan sosiali program ini harus berkelanjutan.

 

Koropak.co.id - BSPS Bantu Warga Kurang Mampu

 

Sementara Direktur Rumah Swadaya, Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Ir. Raden Johny Fajar Sofyan Subrata, MA mengatakan, berdasarkan data di Kementrian PUPR, masih terdapat 8.500 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah Kota Tasikmalaya.

"Terdapat sebanyak 8.500 unit RTLH di Kota Tasikmalaya. Ini tentunya masih jauh sekali dari yang diharapkan. Maka kami mencoba mencari dana bantuan lainnya dari berbagai sumber, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik dari Provinsi maupun Kabupaten," kata Johny.

Tetapi disayangkan terang Johny, dana dari APBN dan APBD jumlahnya terbatas. Sehingga pihaknya mencari sumber lainnya yakni dari pihak swasta serta Corporate Social Responsibility (CSR). Dengan harapkan dapat menuntaskan masalah tersebut.

"Selain bantuan peningkatan kualitas, kami juga akan memberikan bantuan untuk pembangunan baru yang diberikan kepada rumah yang dihuni lebih dari 1 Kepala Keluarga (KK) dengan kata lain, kondisinya padat," ucapnya.* [dks]

 

 

Lihat : BPHTB Sektor Pendapatan Belum Tergarap