Dewan Terima Audiensi Jawara Tasikmalaya

Kamis, 21 Maret 2019 20:51 Eris Kuswara Parlemen

Dewan Terima Audiensi Jawara Tasikmalaya


Koropak.co.id - DPRD Kota Tasikmalaya kembali menggelar audiensi bersama Dewan Pimpinan Nasional Jaringan Aspirasi Warga Sukapura (Jawara), Kamis (21/3/2019) terkait dengan penuntasan masalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai tidak tepat sasaran dan terkesan asal-asalan.

Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Jawara juga turut mempertanyakan masalah LGBT, miras, rentenir, debt collector serta pembatasan pembangunan mini market.

Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Agus Wahyudin mengatakan, beberapa tuntutan dan aspirasi yang disampaikan Jawara diterima DPRD Kota Tasikmalaya dan akan ditanggapi langsung oleh Dinas terkait. DPRD Kota Tasikmalaya berharap hal-hal yang menjadi tuntutan Jawara bisa menjadi solusi dalam memajukan Kota Tasikmalaya ke depannya.

"Adanya kasus terkait dengan kurang updatenya informasi mengenai warga yang tidak menerima PKH, akan menjadi PR kita bersama dalam memberikan hak-hak kepada warga Kota Tasikmalaya. Di sini kami hanya memfasilitasi agar tuntutan yang disampaikan oleh pihak Jawara bisa menemukan titik terangnya," kata Agus.

 

Koropak.co.id - Dewan Terima Audiensi Jawara Tasikmalaya (2)

 

Baca : Masyarakat Curiga Ada Ketidakadilan PKH

Sementara itu, Koordinator Lapangan Jawara, H Nanang Nurjamil menagih janji-janji DPRD dan Pemerintah Kota Tasikmalaya, salah satunya mengenai MOU pembentukan tim larangan LGBT, pelarangan Debt Collector, pelarangan praktek rentenir, miras dan narkoba serta pembatasan minimarket.

"Termasuk program PKH yang tidak sesuai di lapangan. Banyak penerima program yang bukan haknya. Maka Jawara ikut membantu menyampaikan keluhan masyarakat, salah satunya di Kecamatan Tamansari," katanya.

"Kami menerima informasi dari Kepala Dinas Sosial bahwa data yang digunakan dalam mendistribusikan PKH adalah data tahun 2011, maka membuat penyaluran PKH tidak tepat sasaran. Kami menginginkan penyaluran data PKH harus transparan. Bahkan kami juga menduga adanya dana yang tersimpan di bank. Kami juga meminta untuk dilakukan pemutihan. Tetapi jika tidak bisa, maka kami berharap pendistribusian PKH dihentikan terlebih dahulu," tutur Nanang.

 

 

Koropak.co.id - Dewan Terima Audiensi Jawara Tasikmalaya (3)

 

Baca : PKH Tidak Tepat Sasaran Jadi Masalah Berlarut

Ditambahkan Nanang, faktor penyebab kesalahan penyaluran PKH tersebut ada dalam validasi data, termasuk dengan tidak melibatkan pihak RT dan RW dalam pengecekan di lapangan.

Terlebih lagi dalam penyampaian dananya, ada pemotongan oleh oknum tertentu dengan kisaran Rp 800 ribu. Salah satunya di wilayah Kampung Mulyasari, Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

"Apabila penyaluran PKH ini masih belum sesuai dan validasi datanya tidak dimutakhirkan, alangkah baiknya untuk ditutup atau dihentikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan konflik. Hal itu dikarenakan hingga saat ini banyak warga yang mampu tetap menerima bantuan PKH," kata Nanang.*

 

Baca : Jawara Tasik Datangi DPRD Kota Tasikmalaya

 


Berita Terkait