Saepulloh Siap Berlaga di Kontestasi Pileg Garut

Rabu, 03 April 2019 19:10 Dedi Sofwan Desa

Saepulloh Siap Berlaga di Kontestasi Pileg Garut

 

Koropak.co.id - Kontestasi Pemilu 2019 tinggal beberapa hari lagi. Pemilu kali ini merupakan sejarah, bukan hanya di Indonesia bahkan di dunia, karena dalam sejarah Pemilu, baru pertama kali Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilaksanakan secara serempak.

Sebagai masyarakat Indonesia yang taat hukum, seperti apapun tingkat kerumitannya harus ikut andil dan bersama menyukseskan Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 mendatang.

Demikian halnya Kepala Desa Pancasura Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut, Saepulloh. Putra daerah kelahiran Garut, 10 September 1977, mempunyai komitmen untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut. Saepulloh juga turut terjun langsung dalam kontestasi Pemilu tersebut, dengan menjadi calon anggota legislatif di DPRD Kabupaten Garut dari Partai Amanat Nasional.

Saepulloh melaju dengan nomor urut 6 dari dapil 4 yang meliputi Kecamatan Singajaya, Pendeuy, Cihurip, Cikajang, Cigeudug, Cisurupan Bayongbong dan Sukaresmi.

"Dengan latar belakang saya sebagai Kades, saya memiliki misi jauh ke depan tentang pengembangan daerah, baik di bidang insfratruktur maupun SDM. Saya merasa terpanggil untuk memberikan pendidikan politik terhadap warga saya," katanya.

Tujuannya, kata Saepulloh, agar masyarakat menyikapi Pemilu dengan cerdas, dan bukan memandang Pemilu sebagai ajang kontestasi rutin 5 tahunan yang bisa dijadikan kesempatan mendapatkan uang dari calon. Selain tidak mendidik, juga akan mendorong peluang korupsi karena ongkos politik begitu mahal.

"Ingatlah selalu, satu suara menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan," katanya.

 

Koropak.co.id - Saepulloh Siap Berlaga di Kontestasi Pileg Garut (2)

 

Baca : Legislatif Diajak Memahami Mekanisme

Saepulloh optimis saat terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Garut, dirinya akan melakukan fungsi legislasi secara utuh sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Pembagian Kekuasaan atau trias politika antara  eksekutif, yudikatif dan legislatif.

"Dengan latar belakang kades pula, saya yakin saya bisa melakukan fungsi dewan, terutama dalam segi anggaran karena sudah terbiasa menyusun Anggaran Pengeluaran dan Belanja Desa (APBDes), dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)," ucapnya.

Saepulloh menambahkan, yang membedakan fungsi penganggaran oleh Kepala Daerah dengan bupati hanya pada jumlah nominal dan ruang lingkupnya.

"Secara prinsip sama. Jadi kalau seandainya saya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Garut, maka tidak akan merasa kaku di kala menghadapi persoalan budgeting, controling dan legislasi," katanya.*

 

Baca : Legislatif Diajak Memahami Mekanisme