Pansus Pembahas Perda PPPA Konsultasikan Raperda

Rabu, 03 April 2019 22:57 D. Farhan Kamil Parlemen

Pansus Pembahas Perda PPPA Konsultasikan Raperda

 

Koropak.co.id - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan, Permberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) sebagai usul inisiatif eksekutif, yang tengah dibahas Pansus, diperkirakan akan dikembalikan pihak Pansus yang diketuai Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Yane Sriwigantini ke pihak eksekutif.

Penyerahan balik draff Raperda tersebut, agar dikaji serta dilakukan sejumlah revisi oleh pihak eksekutif, baik dari sudut konsideran maupun konten pasal per pasal serta cantolan aturan dan perundang-undangan terbarukan.

"Pembasahan Raperda sudah kita lakukan untuk yang ketiga kalinya. Dan baru baru ini kita melaksanakan konsultasi ke Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Alhasil berdasarkan hasil konsultasi tersebut ada beberapa hal yang harus disesuaikan," kata Yane, Rabu (3/4/2019).

 

 Koropak.co.id - Pansus Pembahas Perda PPPA  Konsultasikan Raperda (3)

 

Baca : Perempuan Sangat Penting Dalam Pembangunan

Salah satu yang harus disesuaikan adalah mengenai judul Raperda. Menurutnya, dengan judul perlindungan, pemberdayaan perempuan dan anak memiliki cakupan makna yang terlalu luas dan melebar. Sehingga perlu disederhanakan menjadi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

"Untuk perlindungan perempuan sebagai bentuk keberpihakan negara/ pemerintah terhadap eksistensi perempuan atas kasus-kasus kekerasan/kejahatan dan dampaknya terhadap perempuan, disarankan ada Perda terpisah. Sedangkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, harus menjadi satu kesatuan Perda," ujarnya.

Dalam konteks kekinian, keberpihakan pemerintah harus lebih mengakar kepada bagaimana memberdayakan perempuan agar lebih survive dan melindungi anak dari ancaman kekerasan dan diskriminasi akibat ketimpangan relasi kuasa.

 

Koropak.co.id - Pansus Pembahas Perda PPPA  Konsultasikan Raperda (2)

 

Baca : Kabupaten Layak Anak Untuk Kehidupan Lebih Berwarna

 

Disamping judul tambah Yane, ada payung hukum baru yang belum tercantum sebagai cantolan dalam penyusunan Raperda tersebut.

"Kita akan membahas lanjutan Raperda tersebut sekaligus membuat catatan-catatan yang akan disampaikan kepada pihak pengusul raperda seiring dengan masukan yang ditampung Pansus setelah konsultasi dengan KemenPPA," kata Yane.

Diakuinya, agenda pembahasan Raperda PPPA ini diprediksi masih cukup panjang, dan menyita waktu tidak sedikit. Namun Pansus tetap optimis, target selesai akhir tahun ini bahwa Pemkab Tasikmalaya memiliki Perda tentang perempuan dan anak.*


Baca : Pansus PPPA Awali Pembahasan

 


Berita Terkait