Stop Provokasi Kebohongan dan Kecurangan

Kamis, 25 April 2019 13:25 Clara Aditia Nasional

Stop Provokasi  Kebohongan dan Kecurangan

 

Koropak.co.id - Selesainya hari pencoblosan pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden yang digelar pada 17 April 2019 lalu, menumbuhkan harapan di masyarakat agar gonjang ganjing dukungan kepada masing-masing pilihannya bisa selesai.

Fenomena yang terjadi, banyak grup chat sosial media di masing-masing ponsel menjadi panas, satu sama lain saling mengunggulkan pilihannya. Padahal, jika sekedar mengunggulkan pilihannya, mungkin tidak akan menjadi masalah andaikata tidak disertai dengan saling menjelekan calon lawannya.

Dijumpai Koropak, Rabu (24/4/2019) Pengamat Sosial Dede Farhan Aulawi menilai kondisi Pemilu 2019 memunculkan stigma saling menjatuhkan satu sama lain, baik dengan informasi yang benar ataupun informasi yang penuh kebohongan.

"Bahkan saat berbicarapun tidak sedikit yang menggunakan data yang bohong, sehingga masyarakat dibuat bingung dan pusing. Saat ini masyarakat merasa kesulitan membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang bohong," katanya.

 

Koropak.co.id - Koropak.co.id - Stop Provokasi Kebohongan dan Kecurangan (2)

 

Setelah hari pencoblosan selesai, ucap Farhan, masyarakat masih saja dihadapkan pada kebingungan yang malah semakin menjadi-jadi. Sesuatu yang idealnya harus selesai, tinggal menunggu pengumuman resmi KPU ternyata malah menyisakan persoalan lain.

"Pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak mengumumkan hasil pemilu, hampir semua justru berlomba ingin saling mendahului menyampaikan pengumuman. Padahal pengumuman yang satu dengan yang lainnya saling bertolak belakang, dan satu sama lain merasa paling benar datanya," ucapnya.

Bagi masyarakat umum, kata Farhan, tentu menambah bingung. Psikologi kebatinan masyarakat benar-benar diaduk dan dipermainkan. Secara kejiwaan tentu sangat tidak menyehatkan, bahkan cenderung membangun rasa saling tidak percaya.

"Kutub-kutub pertentangan semakin menjadi-jadi, dan langsung atau tidak langsung kondisi ini hanya akan memperburuk situasi serta memprovokasi ketegangan," ucap pria kelahiran Tasikmalaya 27 April 1970 itu.

 

Koropak.co.id - Koropak.co.id - Stop Provokasi Kebohongan dan Kecurangan

 

Baca : Menyoal perhitungan suara, jangankan sekedar lembaga penyedia hasil perhitungan cepat atau quick count, pihak penyelenggara pemilu, dalam hal in Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ditunjuk oleh negara pun terkena serangan opini yang dianggap meragukan netralitasnya.

 

 

Farhan yang aktif di beberapa organisasi masyarakat seperti Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro), Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI), dan Lembaga Anti Terorisme dan Radikalisme (Lantera) Indonesia itu menuturkan quick count yang sejatinya suatu metode ilmiah yang bisa diterapkan untuk memprediksi berdasarkan data-data yang akurat dan bisa diterima masyarakat, malah dianggap guyonan yang mempermainkan angka sesuai kepentingan.

"Sementara itu, real count yang sejatinya data faktual berdasarkan data-data riil, menjadi bias karena real count menurut pihak satu berbeda dengan real count pihak yang lain. Akhirnya timbulah berbagai saling curiga, saling tidak percaya dan cenderung saling menuduh satu sama lain dianggap berlaku curang alias tidak jujur," kata Farhan.*

 

Baca : Fenomena hitung cepat atau quick count yang saat ini terjadi, begitu banyak diragukan masyarakat. Polanya yang berubah-ubah, bergerak dinamis, bahkan memiliki tingkat kesalahan yang cukup tinggi membuat masyarakat meragukan kebenarannya.

 



 


Berita Terkait