Walikota Legowo Atas Hasil Keputusan KPK

Jum'at, 26 April 2019 17:15 Erni Nur'aeni Daerah

Walikota Legowo Atas Hasil Keputusan KPK

 

Koropak.co.id - Dalam kasus dugaan gratifikasi yang menimpa Walikota Tasikmalaya Drs. H. Budi Budiman beberapa waktu lalu, Wakil Walikota Drs. H. M. Yusuf mengatakan Walikota harus mengikuti proses hukum yang berlaku di pusat.

"Ya kan sudah tahu sendiri status Pak Wali saat ini seperti apa, kita ikuti saja aturannya dan hormati proses perjalanannya ke depan," ujarnya.

Bahkan, Wakil Walikota menjanjikan kasus yang tengah menimpa Walikota tidak akan mengurangi tingkat pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Untuk mewujudkannya, Wakil Walikota telah mengimbau para pimpinan SKPD agar tidak boleh ada pelayanan yang tersendat dan berjalan seperti biasanya.

"Kita sudah mengumpulkan semua kepala dinas. Dengan adanya masalah ini jangan sampai kegiatan tersendat, harus berjalan seperti biasanya," katanya.

Ditambahkan Wakil Walikota, saat ini Walikota masih berada di Tasikmalaya dan tetap bekerja seperti biasanya. Bahkan Walikota tampak lebih kuat dan merasa legowo dengan hasil keputusan nantinya.

"Beliau tetap bekerja karena saat ini masih berstatus Walikota, dan terkait masalah yang menimpanya, beliau mengaku sudah legowo akan keputusan nanti. Meskipun tengah menghadapi kasus, namun sampai saat ini tidak ada pemecatan atau skorsing untuk beliau," ujar Wakil Walikota.

 

Koropak.co.id - Walikota Legowo Atas Hasil Keputusan KPK 2

 

Baca : Walikota Tasikmalaya Terduga Pemberi Gratifikasi

 

Dalam segi pendampingan hukum, Wakil Walikota sudah mempersiapkannya andaikata Walikota meminta, dan Wakil Walikota pun akan bersikap proaktif. "Ya kalau beliau memintanya maka akan kita siapkan, kita bersikap proaktif saja. Semoga semua permasalahannya bisa beliau hadapi dengan lancar," ujarnya.

Diinformasikan sebelumnya, Walikota Tasikmalaya Drs. H. Budi Budiman tengah menghadapi kasus hukum dugaan pemberian gratifikasi kepada Mantan Pejabat Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo untuk pengurusan Dana Alokasi Khusus (dak) dan Dana Insentif Daerah (DID) bagi Kota Tasikmalaya.

Guna mengumpulkan data, KPK menerjunkan belasan penyidik dan melakukan penggeledahan di ruang kerja Walikota Tasikmalaya pada Rabu (24/4/2019). Penggeledahan juga turut dilakukan di Kantor Dinas PUPR Kota Tasikmalaya, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, serta di Ruangan Direktur RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya.*

 

Baca : Walikota Ikuti Proses Penggeledahan Marathon KPK