Perangkat Daerah Wajib Melaksanakan APBD

Kamis, 02 Mei 2019 23:18 D. Farhan Kamil Daerah

Perangkat Daerah Wajib Melaksanakan APBD

 

Koropak.co.id - Kekhawatiran perubahan perangkat daerah/SOTK, sungguh tidak elok apabila dijadikan alasan enggannya sejumlah SKPD melaksanakan kegiatan/ program pembangunan yang berakibat kepada rendahnya penyerapan anggaran serta pelayanan masyarakat.

"Kalau memang sumber dari semuanya adalah tentang keraguan karena perubahan SOTK, sebetulnya itu hal yang tidak perlu dan tidak mendasar. Anggaran wajib dijalankan karena amanah Undang-Undang sesuai tugas dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing perangkat daerah berdasarkan rencana kegiatan yang sudah ditetapkan. Adapun kemudian ada perubahan perangkat daerah ya dimana letak persoalannya?," kata Kepala Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, Dr. H. Iwan Saputra, M.SI, Kamis (2/5/2019).

 

Baca : Perubahan SOTK Dapat Diimplementasikan di Tahun 2019?

 

Perubahan struktur organisasi terang dia, pasti akan dilaksanakan karena sudah amanat Perda. Dan waktunya akan berbarengan dengan perubahan anggaran.

"Prosedurnya akan tetap mengikuti prosedur perubahan dokumen-dokumen yang diawali dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), lalu Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) termasuk menyiapkan SDM yang akan mengisi SOTK yang dilakukan secara komprehensif. Sehingga pada waktunya sekitar bulan Juni nanti SOTK baru sudah berjalan," ujarnya.

 

Baca : Eksekutif Diingatkan Komisi 1 DPRD

 

Ditambahkan, hingga saat ini pemerintah sedang menyiapkan rencana personel, perubahan anggaran, tentang aset dan yang lain-lainnya, menuju pengimplementasian Perda SOTK.

"Meski Perda SOTK itu efektif per tanggal 1 Januari 2019, tidak bisa serta merta diimplementasikan. Apalagi pada April kemarin baru selesai pemeriksaan BPK. Apa jadinya jika pada bulan Februari lalu, SOTK baru sudah dilterapkan," ucapnya. Seraya menambahkan, Perda SOTK tetap harus diimplementasikan tetapi harus tertib hukum.*

 

Baca : Eksekutif Dianggap Abaikan Hukum