Anggaran Pilkades Serentak Morat Marit

Jum'at, 03 Mei 2019 23:06 D. Farhan Kamil Parlemen

Anggaran Pilkades Serentak Morat Marit

 

Koropak.co.id - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Tasikmalaya, Ada kekhawatiran yang dirasakan Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, atas besaran anggaran Pilkades Rp 15 juta per desa alias digebud rata.

Padahal jika berbicara realistis, jumlah penduduk desa yang satu akan berbeda dengan jumlah penduduk di desa lainnya. Demikian pula apabila bercermin dari pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun-tahun sebelumnya, besaran anggaran yang digelontorkan oleh Pemkab Tasikmaya dari APBD, sangatlah minim bahkan morat marit.

"Biaya pelaksanaan Pilkades menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sesuai amanat Undang-Undang. Apapun resikonya, pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya pesta demokrasi tingkat desa secara baik. Kita minta pihak eksekutif mengkaji kembali besaran anggarannya berdasarkan kondisi faktual masing-masing desa," kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Arif Rachman, SE., MM, Jumat (3/5/2019).

 

Baca : Bupati Tasikmalaya Butuh Kerja Bareng Desa

 

Dengan jumlah Rp 15 juta untuk masing-masing desa sebagaimana telah dicanangkan pemerintah di APBD 2019, tentu saja membuat sejumlah desa dengan jumlah penduduknya yang banyak, akan kelabakan.

"Kita khawatir, dengan jumlah anggaran sebesar itu akan membuat desa keteteran untuk menutupi kebutuhan belanja perlengkapan Pilkades seperti surat suara dan kotak serta bilik suara termasuk honor panitia dan pelantikan. Hal itu akan berpengaruh besar terhadap keterselenggaraan Pilkades," ujarnya.

Untuk itu tambah Arif, Komisi I mengusulkan kepada pemerintah daerah melalui Plh Sekda, agar anggaran ditambah. "Mumpung masih ada waktu menjelang APBD perubahan, maka anggaran Pilkades serentak di bulan November 2019 nanti, segera dirancang ulang dari sekarang," ucapnya.

 

 

Koropak.co.id - Anggaran Pilkades Serentak Morat Marit (2)

 

Baca : Pengelolaan Dana Desa Dievaluasi

 

Sementara itu, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dr. Basuki Rahmat mengusulkan agar pemerintah mencontoh bagaimana Pemerintah Bogor menerapkan pola dalam menggelontorkan dana bantuan untuk penyelenggaraan Pilkades.

"Kita pernah melakukan kujungan kerja ke Bogor terkait besaran APBD untuk Pilkades. Kita mendapat sebuah pelajaran penting dimana sistem yang diterapkan disana adalah berdasarkan indeks kebutuhan per pemilih di satu desa. Setiap warga (pemilih) dihitung kebutuhannya dan ditetapkan sebesar Rp 8.000," kata Basuki.

Jadi wajar lanjut Basuki, jika anggaran pemerintah yang digelontorkan untuk Pilkades di Bogor itu, rata rata Rp 40 hingga 50 juta per desa untuk kebutuhan pengadaan perlengkapan Pilkades.

"Kita sudah sampaikan ke pemerintah daerah melalui Plh Sekda dan pihak DPMDPAKB, agar anggaran untuk Pilkades ditinjau kembali mumpung ada waktu sebelum dilakukan perubahan anggaran," ucapnya.*

 

Baca pula :

 

 


Berita Terkait