Urusan Kesehatan, Masalah Klasik di Kota Tasikmalaya

Senin, 13 Mei 2019 19:38 Clara Aditia Parlemen

Urusan Kesehatan, Masalah Klasik di Kota Tasikmalaya


Koropak.co.id - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tasikmalaya tahun 2018 telah final. DPRD memberikan rekomendasi atas LKPJ Walikota Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (13/5/2019).

DPRD, dalam hal ini Pansus Pembahas LKPJ Walikota Tasikmalaya tahun 2018 yang diketuai H. Dayat Mustofa dan Sekretaris Andi Warsandi, memberikan apresiasi atas keberhasilan Walikota dalam melaksanakan pemerintahan daerah di periode tahun 2018.

"Namun, di balik apresiasi, kami juga memberikan koreksi sebagai bahan masukan untuk perbaikan arah pembangunan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kemudian hari," kata Sekretaris Pansus, Andi Warsandi saat dijumpai Koropak selepas Rapat Paripurna LKPJ.

Dikatakan Andi, LKPJ yang disampaikan Walikota memberikan gambaran tingkat pencapaian pemerintah dalam mewujudkan visi misi daerah. Terlebih, seiring dengan berkembangnya Kota Tasikmalaya sebagai kota penyangga di Priangan Timur, menjadikan sebuah amanah besar untuk mengoptimalkan pembangunan di Kota Tasikmalaya secara menyeluruh.

"Pembahasan dinamis. Kita lakukan pendalaman di masing-masing OPD untuk melihat keselarasan antara laporan dan aktualisasi di lapangan. Dari hasil pendalaman itulah, lahir catatan-catatan yang jadi rekomendasi bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya," katanya.

 

Koropak.co.id - Urusan Kesehatan, Masalah Klasik di Kota Tasikmalaya 3

 

Dalam catatannya, Pansus paling banyak menyoroti bidang kesehatan, khususnya terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dan RSUD dr Soekardjo, mengingat masih ada permasalahan klasik dalam penanganan masalah jaringan sosial dan optimalisasi penggunaan alat kesehatan.

"Kami rekomendasikan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk lebih responsif terhadap penanganan masalah foging dan penanggulangan penyakit menular. Kami juga merekomendasikan pemerintah untuk bisa mendorong pihak swasta berpartisipasi dalam penanganan masalah kesehatan," tuturnya.

Kinerja pelayanan, keuangan, dan umum penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai masih turut menjadi sorotan Pansus. Pada fakta di lapangan, proses klaim ke BPJS dari sisi kelengkapan administrasi dan ketetapan waktu klaim mengakibatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan umum penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai belum optimal.

"Seringkali urusan klaim tidak sesuai besaran yang diterima karena masih banyak ditemukan kekurangan kelengkapan administrasi sehingga ada yang dipending dan gagal klaim," ucap Andi.

 

Koropak.co.id - Urusan Kesehatan, Masalah Klasik di Kota Tasikmalaya 2

 

Baca : Pembahasan Rampung, Dewan Sampaikan Rekomendasi LKPJ

 

Masalah utang yang melilit RSUD dr Soekarjo juga tak luput dari sapuan evaluasi Pansus. Direkomendasikan agar pemerintah melakukan pengendalian belanja sehingga utang yang cukup besar dapat berkurang secara bertahap.

"Untuk optimalisasi layanan, kami rekomendasikan agar Pemerintah Kota Tasikmalaya harus melakukan penambahan tenaga medis atau dokter ahli di RSUD dr Soekardjo yang memiliki keahlian untuk mengoperasikan alat-alat kesehatan sehubungan RSUD dr Soekardjo telah memiliki alat-alat kesehatan penunjang diagnosa dengan teknologi canggih," ucapnya.

Ditambahkan Andi, rekomendasi LKPJ Walikota Tasikmalaya yang disampaikan dewan, memiliki arti strategis dalam meningkatkan kinerja birokrasi dan memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi tersebut agar pelaksanaan pemerintahan ke depan menjadi lebih baik," tutur Andi.*

 

Baca : Sosialisasi BPJS Kesehatan Masih lemat

Baca : BPJS Kesehatan Kota Tasikmalaya, Kurang Sosialisasi Program

Lihat : Terkait BPJS, Dewan Tegaskan Masih Banyak PR

 

 

 

 


Berita Terkait