Penyerapan APBD 2019 Minim

Selasa, 14 Mei 2019 19:38 D. Farhan Kamil Parlemen

Penyerapan APBD 2019 Minim

 

Koropak.co.id - Minimnya penyerapan APBD Kabupaten Tasikmalaya yang hingga memasuki triwulan kedua ini baru mencapai dibawah 30 persen, dinilai sebagai bentuk kurang efektifnya roda Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dan ini mejadi ancaman terhadap stabilitas daerah ke depan.

"Inikan sudah mendekat perubahan APBD. Penyerapan APBD yang diamanatkan Undang Undang itu, saat ini baru berkisar di bawah 30 persen. Artinya ada tersisa APBD yang sangat besar yang harus segera diserap dalam sisa-sisa waktu yang tidak banyak. Kondisi ini juga menunjukkan banyaknya program/kegiatan yang belum dilaksanakan SKPD. Pertanyaaannya ada apa dengan birokrasi. Apakah mereka tidak menerima kehadiran keberadaan Bupati saat ini?" kata Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Demi Hamzah Rahadian, SH., MH, Selasa (14/5/2019).

Jika akar permasalahannya adalah perubahan SOTK terang Demi, maka sangat tidak logis. Sedangkan Bupati sudah berulang kali menekankan kepada para kepala SKPD untuk melaksanakan program kegiatan sesuai tupoksi masing-masing berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

 

Baca : Perangkat Daerah Wajib Melaksanakan APBD

 

Menurutnya, Bupati hari ini adalah pemegang tampuk kekuasaan tertinggi dan pengendali jalannya roda pemerintahan. "Apabila situasi hari ini gara-gara ada birokrasi yang menghambat, maka Bupati harus memberikan sanksi tegas. Bupati adalah pemimpin yang harus segera bertindak tegas tetapi adil. Mengayomi dengan tidak mencaci. Merangkul serta memotivasi dengan tidak menciptakan friksi," ujarnya.

Tingkat penyerapan anggaran menurutnya, sangat berkorelasi dengan tingkat pelayanan terhadap masyarakat, yang hari ini menunggu adanya perubahan lebih baik dan lebih maju di bawah kepimpinan bupati baru pasca kepemimpinan H. Uu Ruzhanul Ulum.

"Saya atas nama Fraksi, meminta kepada Bupati agar tidak ragu mengambil sikap tegas. Bila situasi birokrasi hari ini dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan akan merugikan bagi Bupati itu sendiri termasuk partai yang mengusungnya. Kekuatan birokrasi mana yang bisa menghambat kekuasaan. Justru kekuasaan sebagai operator yang harus memanfaatkan birokrasi sebagai mesin demi kemajuan rakyat bersama," ucapnya.

Ditambahkan, untuk memperkuat jalannya roda pemerintahan, Demi meminta kepada Bupati agar segera menetapkan Sekda definitif.

"Kalau ada good will pemerintah untuk mengisi jabatan Sekda, maka open bidding Sekda sedari hari ini harusnya segera digarap," kata Demi. *

 

Baca : Penyerapan Anggaran Kabupaten Tasikmalaya Ngesot?