Penyerapan Anggaran Kabupaten Tasikmalaya Ngesot?

Selasa, 14 Mei 2019 21:42 D. Farhan Kamil Daerah

Penyerapan Anggaran Kabupaten Tasikmalaya Ngesot?

 

Koropak.co.id - Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Tasikmalaya, H. Nuraedidin menegaskan, pada triwulan pertama pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, telah menyerap anggaran sebesar 10,31 persen atau 0,31 persen melebihi ekspektasi.

"Kita pastikan, angka penyerapan anggaran di triwulan I baik dari biaya umum maupun khusus, sudah mencapai 10,31 persen. Hal tersebut berdasarkan hasil tim evaluasi realisasi penyerapan anggaran Kabupaten Tasikmalaya," kata Nuraedidin, Selasa (14/5/2019).

Penegasan itu disampaikan, untuk menjawab informasi-informasi tidak fair yang beredar di tataran pemerintah, terkait tingkat penyerapan anggaran Pemkab Tasikmalaya yang dianggap rendah bahkan nyaris tidak ada kegiatan pembangunan di seluruh dinas atau instansi di lingkungan Pemkab Tasikmalaya. Hal tersebut sebagai dampak dari rencana perubahan SOTK.

Sedangkan untuk triwulan kedua tambah dia, yang dimulai bulan Maret dan berakhir bulan Juni nanti, penyerapan anggaran dipastikan bakal mencapai angka 30 persen. Jika tidak mencapai 30 persen, maka ada kekhawatiran ditariknya kembali anggaran Pemkab Tasikmalaya oleh pemerintah pusat.

Untuk memastikan ketercapaian target penyerapan angaran terang Nuraedidin, maka dilakukan evaluasi per bulan ke seluruh SKPD melalui sebuah sistem yang terkoneksi langsung dengan sekretariat presiden.

"Hari ini, kita sedang fokus entri kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilelangkan melalui LPSE ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) berdasarkan program-program kegiatan yang telah diinput SKPD-SKPD melalui unit layanan pengadaan," ujarnya.

 

Koropak.co.id - Penyerapan Anggaran Kabupaten Tasikmalaya Ngesot (2)

 

Baca : Eeksekutif Diingatkan Komisi I DPRD

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya, H. Yusef Yustisiawandana mengaku, untuk di dinas PUPR jumlah penyerapan anggaran di triwulan pertama sangat rendah bahkan boleh dikatakan nihil sejalan dengan tidak dilaksanakannya kegiatan.

Akar permasaalahannya bukan pada SOTK, karena itu sudah menjadi Perda dan bukan hambatan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Tetapi persoalannya adalah kepada tidak adanya pejabat yang siap menjadi penanggung jawab pelaksana kegiatan (PPK).

"Ini kasus yang terjadi di Dinas PUPR dimana pada triwulan I itu, kita tidak melaksanakan kegiatan, karena para pejabat tidak siap menjadi PPK, khawatir akan bernasib buruk dengan dinaikkan status hukum oleh aparat penegak hukum seperti terjadi pada MM dan RR," tutur Yusef.

Ditambahkan, kemandegan yang terjadi di PUPR dianggap menjadi tiruan dinas lain, sehingga lebih memilih menahan diri.

"Hari ini, kita sudah mulai bergerak. program-program sudah mulai dientri untuk dilelangkan oleh Bagian Pembangunan Setda. Kita pastikan di akhir triwulan ini, anggaran terserap 30 persen khususnya di dinas ini," tutur Yusef.*


Baca : Penyerapan APBD 2019 Minim


Berita Terkait