Walikota Harap Kebersamaan Sukseskan Pembangunan

Kamis, 30 Mei 2019 20:13 Ahmad Mukhlis Daerah

Walikota Harap Kebersamaan Sukseskan Pembangunan


Koropak.co.id - Menyambut Lebaran 2019, Kota Banjar mendapatkan kabar gembira. Tepatnya Senin (27/5/2019), berlangsung Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 oleh BPK-RI perwakilan Jawa Barat, di Jalan Moch Toha Nomor 164 Bandung.

Kota Banjar kembali bisa mempertahankan hasil tertinggi yaitu mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun 2018. WTP yang diraih kali ini merupakan WTP kali ke-9 diraih Kota Banjar.

"Walaupun sistem pengelolaan keuangan berbasis akrual, seyogianya tidak menjadikan sebuah kendala, tetapi menjadi anugerah yang sangat besar untuk lebih meningkatkan kinerja, sebab mempertahankan bukan hal yang mudah, apalagi ini kali ke-sembilan," kata Walikota Banjar saat dikonfirmasi Koropak, Kamis (30/5/2019).

Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang R Kalyubi. Menurutnya dengan opini WTP yang diraih Kota Banjar, dapat memotivasi Kota Banjar agar lebih maju lagi.

"Semoga prestasi ini dapat dipertahankan, selain itu saya berharap dorongan dari seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder untuk bekerjasama dalam menyukseskan program pembangunan," ujar Dadang.

 

Koropak.co.id - Walikota Harap Kebersamaan Sukseskan Pembangunan

 

Baca : Polres Banjar Bentuk Tim Penolong Terpadu

Selain Kota Banjar, adapula kabupaten/ kota di Jawa Barat yang mendapat opini WTP, meliputi Kota Bandung, Bogor, Cirebon, Kota Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, Cirebon, Ciamis, Garut, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang dan Kabupaten Sumedang.

Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Kepala BPK RI perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa SST, M.Acc,Ak mengatakan pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2018 dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada Pemerintah Daerah yang telah menyajikan secara wajar semua akun didalam LKPD sesuai prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam standar akuntansi Pemerintah yaitu akrual basic. Kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan efektivitas system pengendalian intern Pemerintah.

"Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan bukan merupakan jaminan tidak adanya penyimpangan. Hal ini penting disampaikan mengingat masih banyak terjadi kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna opini tersebut," katanya.*

 

Baca : Walikota Banjar Awasi Penggunaan Mobil Dinas

 


Berita Terkait