KPU dan Bawaslu Usulkan Anggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya

Senin, 17 Juni 2019 23:59 D. Farhan Kamil Daerah

KPU dan Bawaslu Usulkan Anggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya

 

Koropak.co.id - Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Zamzam Zamaludin mengatakan estimasi kebutuhan anggaran untuk Pilkada 2020 yang diusulkan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, adalah sebesar Rp 85 miliar.

Angka tersebut kata dia, berdasarkan kajian komprehensif dengan perhitungan beberapa hal pokok kebutuhan anggaran. Yaitu untuk honor panitia pemilihan kecamatan (PPK) hingga panitia tingkat desa. Kebutuhan tahapan rekrutmen pegawai, sosialisasi Pilkada, belanja pengadaan logistik hingga kegiatan penyelenggaraan Pilkada itu sendiri hingga akhir tahapan.

"Angkanya memang fantastis karena memang itu jumlah kebutuhannya. Tetapi jika melihat daerah lain, tidak seberapa. Rata-rata untuk kebutuhan Pilkada di delapan kabupaten yang ada di Jawa Barat mencapai di atas Rp 90 miliar,” kata Zamzam, Senin (17/6/2019).

 

Koropak.co.id - KPU dan Bawaslu Usulkan Anggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya (2)

 


Baca : Partai Berkarya Catat Sumbangan Tertinggi Dana Kampanye

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda menyebutkan, Bawaslu sudah mengusukan kebutuhan anggaran untuk persiapan Pilkada 2020 dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pengawasan pilkada.

"Kita mengusulkannya sebesar Rp 36 miliar. Itu hasil perhitungan dan kajian secara umum yang nantinya juga akan kita mintakan persetujuan dan bimbingan Bawaslu RI,” tutur Dodi.

Kemudian, ucap Dodi, usulan Rp 36 miliar yang diajukan tersebut, dirasa standar-standar saja, anggaran standar harga pelaksanaan Pilkada di daerah termasuk di Kabupaten Tasikmalaya. 

Disinggung soal besaran anggaran Pilkada serentak tahun 2015 lalu, Pemerintah menggelontorkan Rp 8,5 milyar. Angka tersebut, disesuaikan dengan standar pelaksanaan Pilkada yang hanya satu calon.

”Untuk kebutuhan Pilkada nanti ya jelas sangat berbeda. Banyak komponen yang harus dibiayai dalam hal pengawasan. Termasuk besaran honor yang berbeda dari sebelumnya, sesuai dengan aturan dan ketentuan baru.*

 

Baca : Pemerintah Tak Punya Dana Cadangan Untuk Pilkada