PPDB 2019 Kali Ketiga, Solusi Pemerataan Pendidikan di Jabar

Jum'at, 28 Juni 2019 20:46 Ahmad Mukhlis Provinsi

PPDB 2019 Kali Ketiga, Solusi Pemerataan Pendidikan di Jabar


Koropak.co.id - Sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Barat tahun 2019 merupakan tahun ketiga. Selama tiga tahun pelaksanaan zonasi memang ada kendala teknis, namun saat ini semua sistem sudah diperbaiki.

"Jika dulu selalu ada saja yang eror, yang daftar pertama jadi terakhir dan atau sebaliknya. Tapi tahun ini semakin baik dan bagus. Komputerisasinya juga lancar, tapi pasti belum bisa memuaskan semua wali murid. Kami mohon maaf kalau belum bisa memuaskan, setidaknya lewat sistem zonasi tidak ada sekolah yang ditinggalkan muridnya," ujar Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, kepada Koropak saat safari Jumat Keliling di Kawali Ciamis, Jawa Barat, Jumat (21/6/2019).

Menurut Uu, dalam sistem zonasi banyak yang tidak tertampung di sekolah yang dianggap favorit. Pasti ada yang harus melompat ke SMA negeri lainnya atau bahkan ke SMA swasta. Zonasi menghapus kesan adanya sekolah favorit, karena pada dasarnya semua sekolah itu sama kualitasnya.

"Dengan zonasi, ada pemerataan murid dan keadilan dalam fasilitas sarana dan prasarana sekolah pemerintah. Bagi yang tidak masuk ke SMA pilihannya, bisa pilih sekolah lain atau bahkan pilih sekolah swasta. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap akan memperhatikan anggaran sekolah swasta juga, jangan khawatir!," ujar Uu.

 

Koropak.co.id - PPDB 2019 Kali Ketiga, Solusi Pemerataan Pendidikan di Jabar 1

 

Baca : Kuota PPDB Jalur Prestasi di SMPN 5 Tasikmalaya 15 Persen

Menurut Wagub, setiap siswa akan mendapatkan subsidi biaya Rp 5 juta per-tahun agar pihak sekolah tidak terlalu besar memungut biaya dari orang tua. Jadi sekolah manapun yang dipilih akan diperhatikan biayanya.

"Oleh sebab itu, jangan berkecil hati. Bagi yang tidak melanjutkan ke SMA negeri dan swasta, masih ada lembaga pendidikan pesantren. Bukan bermaksud mengecilkan pesantren, tapi sejak zaman kemerdekaan sistem pendidikan pesantren tahan segala zaman. Pesantren bisa menjadi pilihan alternatif bagi yang tidak masuk ke sistem PPBD, sudah banyak lulusan pesantren salafiyah yang menjadi tokoh bangsa ini," ujar Uu.

 

Baca : SMPN 5 Tasikmalaya Miliki Program Cerdas Istimewa

Selanjutnya Uu mengimbau masyarakat agar mengawasi dan melaporkan jika ada oknum yang memainkan PPDB. Ada indikasi beberapa sekolah favorit dijadikan ladang bisnis kursi atau titipan dari beberapa oknum tertentu.

"Kami akan awasi semua kecurangan dalam PPDB dari mulai alamat palsu, jual beli kuota kursi hingga pungutan ilegal. Server ada di kami sekecil apapun penyimpangan akan terpantau," ujar Uu.*

 

Baca : Sistem Zonasi Untuk Pendidikan Ko Coba-coba

 


Berita Terkait