Program Usaha Pangan Rakyat Kembali Diusung di 2020

Selasa, 02 Juli 2019 21:02 Eris Kuswara Parlemen

Program Usaha Pangan Rakyat Kembali Diusung di 2020


Koropak.co.id - Dalam Rapat bersama Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tasikmalaya yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Tasikmalaya, Jalan RE Martadinata Nomor 334 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (7/2/2019), Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya, Abu Mansyur menuturkan laporan pelaksanaan program tahun 2018 ini disinkronisasikan dengan Raperda tentang laporan pertanggungjawaban dari Walikota Tasikmalaya.

"Penyesuaian menyangkut besaran anggaran maupun mata program. Sementara itu, terdapat 2 program yang akan diusung kembali untuk tahun 2020, salah satunya mengenai Lembaga Usaha Pangan Rakyat (LUPM) yang akan membantu dalam penurunan inflasi di Kota Tasikmalaya.

Inflasi, kata Abu, bisa dipengaruhi dari sektor pangan salah satunya beras. Dengan terkendalinya harga beras, akan berbanding lurus dengan penurunan inflasi. Dalam hal ini, peranan LUPM diperlukan karena LUPM juga bisa menjual harga beras di bawah standar.

"Dengan mengeluarkan beras segar, LUPM bisa menjual dengan harga Rp 8.800 saja," kata Abu.

 

Koropak.co.id - Program Usaha Pangan Rakyat Kembali Diusung di 2019 (2)

 

Baca : Dewan Tidak Akan Tolerir Penyelewengan Anggaran


Ditambahkan Abu, harga beras di bawah standar sangat diperlukan oleh masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Diharapkan ke depan, lebih banyak lagi di bentuk LUPM baru, karena diketahui 1 LUPM ini ditarget mengeluarkan beras hingga 50 ton per tahun dan sejauh ini baru ada 8 LUPM yang bisa mengeluarkan beras 400 ton dengan harga Rp 8.800.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Wahid mengapresiasi pencapaian dinas terkait dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018.

"DPRD Kota Tasikmalaya mengapresiasi pencapaian pelaksanaan APBD tahun 2018 oleh dinas terkait. Namun terkait laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD 2018 ini, kami lakukan cross check secara langsung penggunaan anggaran oleh OPD terkait," kata Wahid.*

 

Baca : Oper Program di Tahun Anggaran Jadi Sorotan Dewan


Berita Terkait