Dewan Nilai Pemerintah Tidak Proporsional Dalam Tupoksi

Rabu, 03 Juli 2019 00:28 Dede Hadiyana Parlemen

Dewan Nilai Pemerintah Tidak Proporsional Dalam Tupoksi

 

Koropak.co.id - Anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H. Dodo Rosada, SH., menilai jika dilihat dari sisi regulasi, perizinan operasional Transmart Tasikmalaya yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tasikmalaya sudah sesuai, karena keluarnya izin tersebut tidak terlepas dari persetujuan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat terkait AMDAL/LALIN.

"Apabila dalam kurun waktu 15 hari kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang ditunjuk langsung oleh Gubernur Jawa Barat tidak mengeluarkan persetujuan tersebut, maka DPMPTSP Kota Tasikmalaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32, itu boleh mengeularkan izin," ujar Dodo kepada Koropak selepas Audiensi terkait perizinan operasional dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Transmart Tasikmalaya yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Jalan RE Martadinata Kota Tasikmalaya Jawa Barat, Selasa (2/7/2019).

 

Koropak.co.id - Dewan Nilai Pemerintah Tidak Proporsional Dalam Tupoksi (1)

 

Lihat : Dewan Soroti Permasalahan Klasik Kota Tasikmalaya


Izin tersebut, kata Dodo, memiliki kekuatan hukum jika Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat belum mengeluarkan persetujuan, sepanjang pihak pengembang sudah menyampaikan permohonan dan membuat surat penyataan kesanggupan untuk memenuhi syarat evaluasi sebelumnya.

"Apa yang saya tangkap dalam permasalahan ini, ternyata banyaknya permasalahan terkait Transmart Tasikmalaya, bersumber dari proses awal yang tidak dilengkapi perizinan," katanya.

Dodo menambahkan apa yang disampaikan audien, akan menjadi sebuah catatan bahwa pemerintah dalam permasalahan ini tidak proporsional dalam melaksanakan tugasnya.

"Ini akan menjadi catatan kami ke depan, karena jika Transmart dianggap tidak memenuhi syarat, terutama dari proses izin awal yang tidak dipenuhi, harus dicarikan solusi lain. Tidak mungkin kan jika bangunan itu dibongkar. Akan tetapi jika berbicara hukum, memang pemerintah harus tegas agar menjadi efek jera bagi perusahaan lainnya," ucapnya.

 

Koropak.co.id - Dewan Nilai Pemerintah Tidak Proporsional Dalam Tupoksi (2)

 


Baca : Soal Perizinan Transmart, Dewan Segera Panggil Dinas Perizinan

Dewan, ucap Dodo, akan membuat rekomendasi kepada pemerintah terkait ketidakhati-hatian dan ketidaktelitian dari pemerintah juga menjadi bagian pengawasan dewan dan bahan evaluasi ke depan.

"Kami dari dewan mengapresiasi kepada mereka yang selama ini memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun, tidak cukup hanya sebatas audiensi dari mereka, kita juga harus mengundang pihak-pihak terkait agar permasalahan tersebut dapat lebih jelas titik terangnya," ujarnya.*

 

Baca : Terbitnya Perizinan Transmart Dinilai Penuh Kejanggalan

Lihat videonya : Dewan Terima Keluhan Soal Perizinan Transmart Tasikmalaya


Berita Terkait